Jakarta, Mevin.ID – Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi mendatangi kantor Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia, di Jakarta, Selasa (7/10/2025). Kunjungan ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026.
Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Para kepala daerah menyampaikan keberatan atas pemotongan anggaran yang dinilai terlalu besar dan berdampak pada pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Dalam APBN 2026, alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp 693 triliun. Meskipun mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 649,99 triliun, jumlah ini masih lebih kecil dibandingkan alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp 919,87 triliun.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mewakili para gubernur menyampaikan bahwa pemotongan TKD rata-rata mencapai 20–30 persen di tingkat provinsi, dan bahkan hingga 70 persen di beberapa kabupaten. Menurutnya, kondisi ini akan berimbas pada kemampuan daerah dalam membiayai belanja pegawai dan pembangunan infrastruktur.
“Kalau transfernya dikurangi, mau tidak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” ujarnya.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menilai pemotongan ini berpotensi menghambat pemerataan pembangunan, terutama di daerah dengan kebutuhan khusus seperti Aceh. “Kalau anggaran dipotong, otomatis banyak program yang akan tertunda,” katanya.
Beberapa gubernur yang hadir di antaranya berasal dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Maluku Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan.
Menanggapi protes tersebut, Menkeu Purbaya menyatakan memahami keberatan pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa pemangkasan TKD dilakukan untuk menjaga defisit anggaran nasional dan mendorong efisiensi fiskal.***
