20 Ribu Motor Buruh Bakal Kepung Istana 29-30 Desember Tolak UMP Jakarta

- Redaksi

Minggu, 28 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Demo Buruh Bekasi

Demo Buruh Bekasi

JAKARTA, Mevin.ID – Menjelang pergantian tahun, tensi hubungan industrial di ibu kota memanas. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mengonfirmasi akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta selama dua hari berturut-turut, yakni pada 29 dan 30 Desember 2025.

Aksi ini ditujukan untuk menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat yang dinilai jauh dari harapan pekerja.

Konvoi 20.000 Motor dari Jawa Barat

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa aksi ini akan melibatkan ribuan buruh dari wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Bahkan, ia menyebut akan ada gelombang besar konvoi motor yang masuk ke Jakarta sejak malam hari.

“Aksi besar-besaran. Serempak dua hari di Istana Negara dan atau di DPR RI. Sebanyak 20.000 motor dari Jawa Barat akan bergerak. Yang melalui jalur Pantura dan Puncak akan mulai memasuki Jakarta pada malam hari,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Sabtu (27/12).

Rencana Estimasi Massa:

  • 29 Desember: Sekitar 1.000 buruh fokus di Istana Negara.
  • 30 Desember: Puncak aksi dengan keterlibatan minimal 10.000 buruh dan ribuan konvoi motor.
  • Titik Kumpul: Patung Kuda, Jakarta Pusat, pukul 10.00 WIB.

Poin Gugatan: UMP Jakarta dan UMSK Jabar

Buruh menilai angka UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta yang ditetapkan Gubernur Pramono Anung belum mencukupi kebutuhan hidup layak di Jakarta. KSPI mendesak revisi menjadi Rp5,89 juta, merujuk pada hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari BPS.

“Besaran itu juga penyesuaian terhadap Survei Biaya Hidup (SBH) BPS yang menunjukkan kebutuhan riil pekerja di Jakarta bisa mencapai Rp15 juta per bulan,” tambah Said.

Selain Jakarta, buruh juga mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Mereka menuntut revisi SK penetapan UMSK 2026 karena dianggap tidak mengakomodasi rekomendasi dari 18 bupati/wali kota di Jawa Barat. Dalam keputusannya, Pemprov Jabar diketahui hanya menetapkan UMSK untuk 11 wilayah.

Dampak Lalu Lintas

Bagi warga Jakarta, aksi ini diprediksi akan berdampak pada kepadatan lalu lintas di area ring 1 (Monas dan sekitarnya) serta jalur masuk utama seperti Jl. Raya Kalimalang (Pantura) dan jalur penghubung selatan (Puncak/Bogor) akibat pergerakan massa konvoi motor.

Pihak kepolisian diperkirakan akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara guna mengantisipasi kemacetan total di akhir pekan terakhir tahun 2025.***

Facebook Comments Box

Penulis : Fathur Rachman

Editor : Pratigto

Follow WhatsApp Channel mevin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wamenkum Desak Pembahasan Cepat RUU Pidana Mati Bersama Komisi III DPR
Gempa Berkekuatan M 5,7 Guncang Kepulauan Tanimbar, Maluku
Darurat Mental Health! Menkes Ungkap 28 Juta Penduduk Indonesia Punya Masalah Kejiwaan
Tingkatkan Kinerja, Komisi III DPR RI Setuju Usulan Penambahan Anggaran di Kejaksaan
Tangan Diborgol, Wali Kota Madiun Maidi Resmi Ditahan KPK Terkait Kasus Pemerasan & Gratifikasi
Pakai Rompi Oranye KPK, Bupati Pati Sudewo Bantah Peras Calon Perangkat Desa Rp2,6 Miliar
GUN Ketua LSM Sniper Diperiksa KPK Terkait Korupsi Bupati Bekasi Ade Kunang
Terjaring OTT Jual Beli Jabatan, Bupati Pati Sudewo Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Berita Terkait

Rabu, 21 Januari 2026 - 16:30 WIB

Wamenkum Desak Pembahasan Cepat RUU Pidana Mati Bersama Komisi III DPR

Rabu, 21 Januari 2026 - 16:07 WIB

Gempa Berkekuatan M 5,7 Guncang Kepulauan Tanimbar, Maluku

Rabu, 21 Januari 2026 - 11:49 WIB

Darurat Mental Health! Menkes Ungkap 28 Juta Penduduk Indonesia Punya Masalah Kejiwaan

Rabu, 21 Januari 2026 - 08:48 WIB

Tangan Diborgol, Wali Kota Madiun Maidi Resmi Ditahan KPK Terkait Kasus Pemerasan & Gratifikasi

Rabu, 21 Januari 2026 - 08:02 WIB

Pakai Rompi Oranye KPK, Bupati Pati Sudewo Bantah Peras Calon Perangkat Desa Rp2,6 Miliar

Berita Terbaru