Jakarta, Mevin.ID — Sebanyak 25 wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran diketahui merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Fenomena ini kembali menuai sorotan publik, terutama terkait potensi konflik kepentingan dan efektivitas fungsi pengawasan.
Dalam daftar yang beredar, para wamen itu menjabat di sejumlah BUMN strategis seperti PT Pupuk Indonesia, PT Telkom Indonesia, PT PLN, PT Bank Rakyat Indonesia, hingga PT Pertamina dan PT Jasa Marga. Jabatan yang mereka emban pun beragam, mulai dari komisaris hingga komisaris utama.
Kebijakan ini bukan hal baru, namun kembali dikritik karena dinilai dapat melemahkan prinsip check and balance.
Salah satu kritik datang dari Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, yang menyebut rangkap jabatan justru mengaburkan peran pengawasan internal yang seharusnya dijalankan oleh kementerian terhadap BUMN.
“Wamen punya fungsi pengawasan terhadap BUMN. Tapi kalau juga menjabat komisaris, bagaimana bisa mengawasi dirinya sendiri?” ujar Mufti dalam pernyataan terdahulu.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa penempatan wamen sebagai komisaris dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak menyalahi aturan hukum.
“Kalau aturan membolehkan, ya dijalankan. Kalau nanti ada perubahan aturan, tentu kami akan ikut,” jelas Arya.
Di bawah ini daftar lengkap 25 wakil menteri yang merangkap komisaris:
- Sudaryono – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia
- Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia
- Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility
- Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom
- Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom
- Silmy Karim – Komisaris PT Telkom
- Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara
- Suahasil Nazara – Komisaris PT PLN
- Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT PLN
- Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT BRI
- Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT BRI
- Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya
- Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri
- Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia
- Suntana – Komisaris Utama PT Pelindo
- Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
- Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana
- Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia
- Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
- Ahmad Riza Patria – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
- Dyah Roro Esti – Komisaris Utama PT Sarinah
- Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina
- Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi
- Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga
- Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat
Di tengah upaya pemerintah memperbaiki tata kelola BUMN dan mendorong profesionalisme, sorotan terhadap rangkap jabatan pejabat publik dalam korporasi milik negara bisa menjadi bahan evaluasi penting.
Apakah struktur ganda ini membawa sinergi atau justru membuka celah konflik kepentingan, publik berhak tahu dan menilai.***
