CIMAHI, Mevin.ID – Kasus dugaan keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cimahi terus meluas.
Hingga Kamis (26/2/2026), tercatat sebanyak 43 orang yang terdiri dari siswa jenjang TK, SD, SMP, hingga seorang guru harus menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit.
Buntut dari insiden ini, Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Kota Cimahi resmi menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangmekar 002 yang menjadi penyedia menu tersebut.
Kronologi dan Sebaran Korban
Gejala keracunan mulai dirasakan para korban setelah mengonsumsi menu MBG pada Rabu (25/2/2026) pagi. Menu yang dibagikan saat itu meliputi onigiri (nasi kepal), telur rebus, kurma, apel, dan susu UHT.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, mengonfirmasi bahwa para korban saat ini tersebar di tiga rumah sakit berbeda untuk mendapatkan penanganan intensif:
- RSUD Cibabat: 33 orang (termasuk 1 guru)
- RS Mitra Kasih: 5 orang
- RS Dustira: 5 orang
“Alhamdulillah sebagian kondisi korban mulai membaik dan sudah ada yang diizinkan pulang. Namun, observasi tetap dilakukan secara ketat,” ujar Ngatiyana saat meninjau korban di RSUD Cibabat, Kamis (26/2/2026).
Evaluasi Menu Onigiri dan Aturan Ramadan
Koordinator Wilayah SPPG Kota Cimahi, Hanif Abdul Rafi, mengakui bahwa menu onigiri merupakan menu baru yang pertama kali diproduksi di dapur tersebut. Ia menduga ada kendala teknis dalam proses pengolahannya.
“Ini kejadian pertama di Cimahi dan jadi pelajaran berharga. Kami akan mengevaluasi total mulai dari pengolahan, pengawasan, hingga teknis distribusi,” ungkap Hanif.
Padahal, Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang menyarankan SPPG untuk menyediakan jenis makanan yang tahan lama selama bulan Ramadan.
Hal ini dimaksudkan agar makanan tetap layak konsumsi jika siswa memilih menyimpannya untuk berbuka puasa.
Langkah Tegas Pemerintah
Sebagai langkah antisipasi, BGN telah memerintahkan penutupan sementara dapur SPPG Karangmekar 002. Sampel makanan dan bahan baku kini tengah diuji di laboratorium untuk memastikan penyebab pasti kontaminasi, apakah berasal dari proses produksi atau kualitas bahan baku.
“Sementara dihentikan, tidak boleh operasional dulu sampai pemeriksaan selesai,” tegas Ngatiyana.
Peristiwa ini menambah daftar panjang tantangan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah, sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh SPPG untuk memperketat standar higienitas dan sanitasi pangan.***
Editor : Bar Bernad
