58 Ribu Jemaah RI Tertahan di Arab Saudi Akibat Perang Iran-Israel

JAKARTA, Mevin.ID – Eskalasi perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel mulai berdampak langsung pada warga negara Indonesia.

Sebanyak 58 ribu jemaah umrah Indonesia dilaporkan tertahan di Arab Saudi menyusul gangguan penerbangan internasional dan penutupan sejumlah ruang udara di kawasan Timur Tengah.

Menanggapi situasi genting ini, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak pemerintah untuk melakukan langkah konkret dan cepat guna mengevakuasi puluhan ribu jemaah tersebut kembali ke tanah air.

Kewajiban Konstitusional Negara

Selly menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga negara di luar negeri adalah amanat konstitusi yang tidak bisa ditawar, meski dalam situasi perang sekalipun.

“Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan perlindungan maksimal, tidak hanya aspek administratif, tetapi juga keselamatan dan kepastian kepulangan,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut dalam keterangannya, Minggu (1/3).

3 Poin Desakan DPR kepada Pemerintah

Untuk mengatasi krisis ini, Komisi VIII DPR menekankan tiga aspek strategis yang harus segera dilakukan kementerian terkait (Kemenag dan Kemlu):

1. Protokol Krisis Terstruktur: Menyiapkan skema pemulangan alternatif dan perlindungan logistik selama jemaah menunggu jadwal terbang.
2. Akuntabilitas Penyelenggara (PPIU): Memastikan travel umrah bertanggung jawab atas layanan jemaah dan tidak membebankan risiko finansial global kepada jemaah.
3. Koordinasi Lintas Sektoral: Memperkuat sinergi antara KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, dan maskapai penerbangan untuk respons cepat.

Situasi Langit Timur Tengah Mencekam

Sejak serangan udara yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran pada Sabtu lalu, jalur penerbangan di atas wilayah Teluk dan sekitarnya menjadi sangat berisiko.

Beberapa maskapai internasional telah menangguhkan penerbangan, sementara yang lain harus memutar jauh, menyebabkan keterlambatan masif di bandara-bandara utama seperti Jeddah dan Madinah.

Pihak KBRI Riyadh sendiri telah mengeluarkan imbauan resmi dan terus memantau situasi secara intensif. Selly mengingatkan agar pemerintah tetap transparan dalam memberikan informasi kepada keluarga jemaah di Indonesia guna menghindari kecemasan yang berkepanjangan.

“Kehadiran negara tidak boleh berhenti pada imbauan. Harus ada kepastian waktu. Jemaah tidak boleh dibiarkan dalam ketidakpastian akibat dinamika global yang di luar kendali mereka,” pungkasnya.***

Editor : Bar Bernad