BANDUNG, Mevin.ID – Siapa sangka puluhan ribu pelajar di Kota Bandung, Jawa Barat, saat ini ternyata terindikasi masalah kesehatan mental. Lalu, apa yang akan dilakukan pemerintah?
Pemerintah Kota Bandung mengumumkan kesiapannya untuk memperkuat penanganan kesehatan mental pelajar dengan melibatkan psikolog klinis secara langsung di sekolah.
Langkah responsif ini diambil menyusul tematan mengkhawatirkan dari hasil skrining Cek Kesehatan Jiwa (CKG) yang dilaksanakan Agustus hingga Oktober 2025.
Data skrining mengungkapkan bahwa dari total 148.239 peserta didik yang mengikuti pemeriksaan, sebanyak 71.433 siswa (48,19%) terindikasi memiliki masalah kesehatan jiwa.
Angka ini mencapai titik tertinggi di jenjang SMP/MTs sederajat, dengan 49,09% siswanya menunjukkan indikasi gangguan.
Dominasi Ansietas dan Depresi
Pada jenjang SMP, temuan lebih rinci menunjukkan kompleksitas masalah:
· 30,55% siswa menunjukkan masalah kesehatan jiwa.
· 76,46% mengalami gejala ansietas (kecemasan) ringan.
· 7,89% terindikasi ansietas berat.
· 15,23% mengalami gejala depresi ringan.
· 7,42% terindikasi depresi berat.
Tren serupa juga terlihat di jenjang SD/MI, di mana 53,75% dari 80.724 peserta (43.390 siswa) terindikasi masalah, didominasi ansietas dan depresi ringan. Di tingkat SMA/MA, angkanya 25,79%, dan di SLB mencapai 48,51%.
“Lampu Kuning”
Merespons data ini, M. Ilmi Hatta, Anggota Majelis Psikolog Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jawa Barat sekaligus dosen Psikologi Unisba, menyatakan kondisi ini sudah masuk kategori “lampu kuning” yang membutuhkan penanganan serius.
“Guru BK di sekolah memiliki peran penting, namun kewenangannya terbatas. Untuk kasus-kasus yang cukup berat, intervensi dan terapi dari psikolog klinis menjadi suatu keharusan,” tegas Ilmi, Jumat (6/2/2026).
Rencana Aksi Kolaboratif: Dari Sekolah hingga Rumah
Program yang sejalan dengan komitmen Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, ini dirancang dengan pendekatan komprehensif:
1. Pendampingan Langsung: Psikolog akan turun ke sekolah untuk memberikan intervensi dan terapi kepada siswa yang membutuhkan.
2. Peningkatan Kapasitas Guru BK: Guru Bimbingan Konseling akan mendapat pelatihan khusus untuk mengenali gejala dini, melakukan penanganan awal, dan mengetahui kapan harus merujuk ke psikolog.
3. Psikoedukasi untuk Orang Tua: Melalui kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, psikolog akan memberikan edukasi kepada orang tua di tingkat wilayah tentang pola asuh dan pendampingan anak yang tepat, mengingat banyak masalah mental berakar dari lingkungan keluarga.
“Ini tidak bisa dikerjakan satu pihak saja. Harus ada kerja sama antara sekolah, psikolog, pemerintah, dan orang tua. Intervensinya menyasar anak, tapi juga lingkaran di sekitarnya,” pungkas Ilmi.
Kolaborasi antara Himpsi Jabar, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih sehat psikologis, mendukung well-being siswa, dan secara bertahap menekan angka masalah kesehatan mental di kalangan pelajar Kota Bandung.***
Penulis : Atep K
Editor : Bar Bernad
