Ahli Ekonomi Minta Pemerintah Mitigasi Perlambatan Ekonomi Saat Ramadhan

- Redaksi

Senin, 3 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi - Bazar pada bulan suci Ramadhan.

Ilustrasi - Bazar pada bulan suci Ramadhan.

Jakarta, Mevin.ID – Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, meminta pemerintah untuk memitigasi potensi perlambatan ekonomi selama bulan Ramadhan.

Bhima menyoroti sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK), efisiensi belanja pemerintah, tantangan ekspor-impor, dan inflasi yang rendah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekonomi Ramadhan

Bhima menjelaskan bahwa PHK di sektor padat karya telah mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga kemampuan belanja mereka menurun.

“PHK memicu tekanan dari sisi pendapatan, sehingga masyarakat yang terdampak kehilangan kemampuan belanja,” ujarnya.

Efisiensi belanja pemerintah juga berdampak pada aktivitas ekonomi pelaku usaha. Menurunnya permintaan di sektor-sektor seperti akomodasi, perhotelan, restoran, dan sewa kendaraan dapat mempengaruhi pertumbuhan konsumsi rumah tangga selama Ramadhan dan Lebaran.

Deflasi dan Tantangan Ekspor-Impor

Bhima juga mencatat bahwa rendahnya inflasi memperkuat indikasi lemahnya sisi permintaan. Ekonomi Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,09 persen (year-on-year/yoy) pada Februari 2025, yang merupakan deflasi tahunan pertama sejak Maret 2000.

Aktivitas ekspor-impor juga masih menantang akibat perang dagang. Bhima berpendapat bahwa tantangan ini akan mendorong kelompok menengah ke atas untuk menyimpan tabungan alih-alih membelanjakan uang mereka.

Efektivitas Insentif Pemerintah

Bhima menyoroti efektivitas insentif yang digelontorkan oleh pemerintah, seperti insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 6 persen pada pembelian tiket pesawat selama periode mudik Lebaran.

Meskipun pemerintah menghitung insentif ini dapat menurunkan harga tiket pesawat hingga 13-14 persen, Bhima menilai dampaknya relatif kecil karena harga tiket pesawat cenderung lebih mahal selama periode tersebut.

“Pemudik, terutama yang lintas pulau, juga sudah melakukan pembelian tiket penerbangan 1 bulan sebelumnya untuk mendapatkan harga yang lebih murah,” kata Bhima.

Dampak Berakhirnya Diskon Listrik

Berakhirnya diskon listrik pada akhir Februari lalu juga diperkirakan akan mendorong masyarakat untuk menahan belanja dan mengalihkan dana ke tabungan.

Suntikan dari tunjangan hari raya (THR) dianggap belum cukup kuat untuk memitigasi dampak dari berbagai kemungkinan tersebut.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Bhima memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 akan rendah. “Artinya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 diperkirakan akan rendah ya, meski ada Ramadhan dan Lebaran, tapi sulit berada di angka 5 persen,” ujarnya.

Rekomendasi Kebijakan

Menimbang berbagai kemungkinan tersebut, Bhima meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan, termasuk efisiensi belanja dan dukungan terhadap industri padat karya.

“Efisiensi belanja jangan mengarah pada gangguan layanan publik yang esensial dan belanja penting, atau disebut dengan austerity measures. Pulihkan sektor industri padat karya, jangan hanya fokus menarik investasi baru yang butuh waktu,” kata Bhima.

Dengan langkah-langkah ini, Bhima berharap pemerintah dapat memitigasi dampak perlambatan ekonomi dan memastikan stabilitas ekonomi selama Ramadhan dan Lebaran.***

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel mevin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rekrutmen Kemenkes Program Penguatan Sistem Rujukan Nasional, Link Pendaftarannya di Sini
Minimarket Sumedang Wajib ‘Wakaf Hijau’? Tuntutan Syarat Izin Baru Berbasis Lingkungan Mencuat
Disindir Prabowo Soal Praktik ‘Main Mata’ di Pajak dan Bea Cukai, Menkeu Purbaya Siap Bersih-Bersih Skuad
Rahasia Gizi Super Ikan Sidat: Omega 3 Tertinggi di Dunia Versi BRIN
Samsat Indramayu Luncurkan Kios-K, Bayar Pajak Kendaraan Tak Perlu Antre
Ketika Bahlil Bicara Soal Mafia Tambang, Begini Katanya
Inovasi BRIN Terbaru: Tekstil Antibakteri dari Jeruk Nipis
Tok! Mulai 1 Januari 2026, Eksportir SDA Wajib Parkir Dolar di Bank Himbara Selama Setahun

Berita Terkait

Selasa, 13 Januari 2026 - 12:34 WIB

Rekrutmen Kemenkes Program Penguatan Sistem Rujukan Nasional, Link Pendaftarannya di Sini

Selasa, 13 Januari 2026 - 12:33 WIB

Minimarket Sumedang Wajib ‘Wakaf Hijau’? Tuntutan Syarat Izin Baru Berbasis Lingkungan Mencuat

Jumat, 9 Januari 2026 - 12:26 WIB

Disindir Prabowo Soal Praktik ‘Main Mata’ di Pajak dan Bea Cukai, Menkeu Purbaya Siap Bersih-Bersih Skuad

Minggu, 4 Januari 2026 - 18:00 WIB

Rahasia Gizi Super Ikan Sidat: Omega 3 Tertinggi di Dunia Versi BRIN

Minggu, 4 Januari 2026 - 10:30 WIB

Samsat Indramayu Luncurkan Kios-K, Bayar Pajak Kendaraan Tak Perlu Antre

Berita Terbaru