Alasan KPK Seret Ono Surono dalam Kasus Korupsi Bupati Bekasi

- Redaksi

Kamis, 15 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mevin.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jabar, Ono Surono, mengungkapkan bahwa dirinya ditanya mengenai aliran uang terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati nonaktif Bekasi, Ade Kuswara Kunang. Pengakuan ini disampaikan usai ia menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (15/1/2026).

“Iya, ada beberapalah yang ditanyakan,” kata Ono Surono kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK. Namun, ia menegaskan bahwa fokus pemeriksaan lebih pada perannya di internal partai, bukan sebagai anggota legislatif. “Sekitar tugas sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan,” ujarnya secara singkat.

Pemeriksaan Bagian dari Pengembangan OTT

Pemeriksaan terhadap Ono Surono merupakan bagian dari pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada 18 Desember 2025 di Kabupaten Bekasi. Dalam OTT tersebut, sepuluh orang ditangkap, termasuk Ade Kuswara dan ayahnya, HM Kunang.

Pada 20 Desember 2025, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini: Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang sebagai penerima suap, serta seorang pihak swasta bernama Sarjan sebagai pemberi suap. Kasus ini diduga terkait praktik suap dalam pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Dengan pemeriksaan terhadap Ono Surono, KPK tampaknya tengah mendalami jaringan dan aliran dana yang lebih luas dari kasus ini, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan dinamika politik di tingkat provinsi.***

Facebook Comments Box

Editor : Atep K

Follow WhatsApp Channel mevin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pasca OTT Depok: Ruang Pimpinan PN Disegel KPK, PT Bandung Ajukan Pengisian Jabatan Kosong
OTT Depok: KPK Amankan Ketua dan Wakil Ketua PN Terkait Sengketa Lahan Anak Usaha Kemenkeu
Tagih Hak Lingkungan Sehat, Warga Rawa Buntu Layangkan Gugatan Rp21,6 Miliar Terkait Polusi Sampah
Pramono Anung ke Andra Soni: Kalau Tangsel Belum Bisa Atasi Sampah, Jakarta Siap Bantu!
Status BPJS PBI Tiba-tiba Nonaktif? Dirut BPJS Kesehatan: Itu Wewenang Kemensos, Bukan Kami!
Langkah Awal Pengurus Baru Alumni Farmasi Pancasila: Pererat Silaturahmi, Bangun Sinergi dengan Almamater
Heboh Penonaktifan BPJS PBI, Mensos Gus Ipul Tegaskan Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien!
Waspada! BMKG Terbitkan Status Siaga Hujan Lebat di Jabodetabek 6-7 Februari, Wilayah Ini Berpotensi Banjir

Berita Terkait

Jumat, 6 Februari 2026 - 20:07 WIB

Pasca OTT Depok: Ruang Pimpinan PN Disegel KPK, PT Bandung Ajukan Pengisian Jabatan Kosong

Jumat, 6 Februari 2026 - 20:05 WIB

OTT Depok: KPK Amankan Ketua dan Wakil Ketua PN Terkait Sengketa Lahan Anak Usaha Kemenkeu

Jumat, 6 Februari 2026 - 18:58 WIB

Tagih Hak Lingkungan Sehat, Warga Rawa Buntu Layangkan Gugatan Rp21,6 Miliar Terkait Polusi Sampah

Jumat, 6 Februari 2026 - 18:51 WIB

Pramono Anung ke Andra Soni: Kalau Tangsel Belum Bisa Atasi Sampah, Jakarta Siap Bantu!

Jumat, 6 Februari 2026 - 14:26 WIB

Status BPJS PBI Tiba-tiba Nonaktif? Dirut BPJS Kesehatan: Itu Wewenang Kemensos, Bukan Kami!

Berita Terbaru