Amnesti, Abolisi, dan Ilusi Keadilan

Ada satu kalimat yang keluar dari mulut Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer usai resmi jadi tersangka KPK:

“Semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo.”

Kalimat ini terdengar ringan, tapi maknanya berat. Seakan-akan, setiap pejabat yang tersandung hukum bisa langsung berharap pada “tangan pengampunan” presiden, alih-alih menghadapi proses hukum yang seharusnya berlaku sama bagi semua warga negara.

Kita masih ingat, beberapa bulan lalu publik diguncang kontroversi amnesti politik untuk Hasto Kristiyanto. Tak lama berselang, Thomas Lembong mendapatkan abolisi dalam kasus hukum yang menjeratnya.

Dua keputusan itu, apapun alasan yuridis-politisnya, menanamkan kesan bahwa lembaga kepresidenan kini bukan sekadar eksekutif, tapi juga “dewa penghapus dosa” dalam hukum.

Baca Juga : Jadi Tersangka KPK, Wamenaker Immanuel Ebenezer Berharap Dapat Amnesti dari Presiden

Maka wajar bila Immanuel berani berharap. Narasi “ampunan presiden” telah mendapat preseden. Kalau yang lain bisa, kenapa dia tidak?

Namun di titik inilah letak persoalannya: amnesti dan abolisi yang diberikan presiden kepada figur politik atau pejabat negara berpotensi menumbuhkan ilusi baru—bahwa keadilan bisa dinegosiasikan, bahwa hukum bisa dilipat sesuai kepentingan, dan bahwa “pengampunan” bisa jadi fasilitas eksklusif kalangan elite.

Kontrasnya, rakyat kecil yang terjerat utang pinjol, kasus pencurian karena lapar, atau sengketa hukum buruh-pengusaha, tidak punya akses ke “jalur cepat” pengampunan itu. Mereka tetap berhadapan dengan hukum dalam wujudnya yang paling keras.

Di sinilah keadilan terasa timpang: bagi yang berkuasa, hukum bisa menjadi opsi; bagi rakyat kecil, hukum adalah takdir.

Permintaan amnesti Immanuel, jika hanya dilihat sebagai ekspresi pribadi, memang sah-sah saja. Tapi jika benar-benar dikabulkan, ini akan menambah bab baru dalam drama politik hukum di negeri ini: amnesti untuk yang satu, abolisi untuk yang lain, dan mungkin besok “grasi fiskal” untuk pejabat yang enggan membayar pajak.

Republik ini tidak kekurangan hukum, tapi sering kekurangan keberanian untuk menegakkannya secara setara. Dan setiap kali presiden mengeluarkan “tiket bebas” bagi orang dekat kekuasaan, pesan yang sampai ke rakyat hanyalah satu: hukum memang tajam, tapi selalu ke bawah.***