Jakarta, Mevin.ID — Amnesty Internasional Indonesia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati terkait rencana merelokasi ribuan warga Gaza yang terluka akibat agresi militer Israel ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, dengan alasan kemanusiaan.
“Rencana ini harus disikapi dengan kritis,” ujar Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, dalam siaran pers yang diterima, Senin (11/8/2025).
Wirya menilai, meski pemerintah menyampaikan kebijakan tersebut sebagai misi kemanusiaan, jika tidak hati-hati, langkah itu berpotensi sejalan dengan skenario besar Israel dan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump yang memudahkan pengosongan Jalur Gaza.
Ia menegaskan, segala bentuk pemindahan warga Palestina dari wilayah pendudukan di luar kesukarelaan mereka dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Amnesty menilai Indonesia harus menolak segala upaya yang berpotensi mendukung pendudukan ilegal Israel.
“Intinya, hentikan genosida dan apartheid Israel, gencatan senjata permanen, dan buka jalur kemanusiaan demi mengakhiri kelaparan akut di sana. Bukan merelokasi mereka dari tempat tinggalnya,” kata Wirya.
Amnesty juga mempertanyakan waktu pengumuman kebijakan ini, mengingat rencana evakuasi telah ada sejak Januari 2025 dan kembali mencuat usai negosiasi dagang Indonesia–Amerika Serikat. Pada Februari lalu, Donald Trump disebut pernah menyarankan relokasi dua juta warga Gaza ke negara-negara lain.
Wirya mengingatkan, separuh populasi Gaza adalah penyintas atau keturunan dari peristiwa Nakba 1948. Relokasi ke Indonesia berpotensi menciptakan “Nakba baru” jika mereka tidak dapat kembali ke tanah kelahirannya.
Amnesty juga menyoroti tantangan pemenuhan hak dasar, mengingat hingga kini sekitar 12.000 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia belum terpenuhi kebutuhannya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet 6 Agustus 2025 memerintahkan penyiapan bantuan medis bagi 2.000 korban perang Gaza di Pulau Galang. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut.***
