Cimahi, Mevin.ID – Pemerintah Kota Cimahi mencari jalan baru untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana di tengah ancaman anggaran penanggulangan yang semakin menipis.
Melalui BPBD, Pemkot menggelar Rapat Koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana 2025 di Gedung Mal Pelayanan Publik, Rabu (17/12/2025).
Rakor ini mempertemukan unsur dunia usaha, akademisi, PMI, para RW, tokoh masyarakat peduli bencana, hingga perwakilan pemerintahan. Tujuan besarnya jelas: mencari pola kolaborasi konkret agar upaya mitigasi tidak terpaku pada kemampuan pemerintah semata.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran BPBD harus dibaca sebagai kesempatan membangun sinergi lintas sektor.
Menurutnya, bencana membawa dampak berlapis, bukan hanya pada keselamatan warga, tetapi juga mengancam keberlanjutan aktivitas ekonomi.
“Ketika bencana terjadi, dunia usaha berada di posisi terdampak sekaligus memiliki kapasitas untuk turut menjadi bagian dari solusi,” ujar Adhitia dalam forum.
Pengalaman pandemi Covid-19 menjadi peringatan kolektif: bencana nonalam mampu melumpuhkan ekosistem ekonomi dan menyisakan dampak jangka panjang.
Karena itu, edukasi kebencanaan, sosialisasi, hingga simulasi seperti gempa bumi dipastikan tetap berjalan meski anggaran terbatas.
Pemkot mendorong optimalisasi program CSR untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana secara berkelanjutan.
Sinergi antara BPBD, dunia usaha, serta Badan Pengelola Dana menjadi skema yang tengah dirumuskan agar tidak berhenti pada instruksi, tetapi berubah menjadi program nyata di lapangan.
Dalam kesempatan yang sama, pemerhati lingkungan dan bencana, Dadang Sudardja dari LPBI NU Jawa Barat, yang menjadi narasumber di acara tersebut mengingatkan dunia usaha tentang urgensi membangun lingkungan kerja tangguh.
Sumber daya manusia perusahaan, katanya, adalah aset terdalam yang wajib dilindungi.
Diskusi menghasilkan tiga langkah strategis menuju kesiapsiagaan bersama:
- Integrasi mitigasi dalam SOP perusahaan melalui audit keamanan dan simulasi rutin.
- CSR berbasis kebencanaan untuk memperkuat ketangguhan komunitas sekitar.
- Penyelarasan data risiko antara sektor privat dan BPBD agar respons bencana tepat sasaran.
Rakor ini menjadi sinyal bahwa Cimahi tengah merumuskan model mitigasi berbasis kolaborasi. Tanpa dukungan dunia usaha, anggaran pemerintah hanyalah angka dalam dokumen.
Dengan partisipasi aktif, Cimahi berharap melahirkan kota yang lebih adaptif dan berketahanan dalam menghadapi ancaman bencana.***
Penulis : Bar Bernad
