Anggota DPR Minta Pemerintah Tegas Tindak Produsen Minyakita yang Curang

- Redaksi

Minggu, 9 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi -Minyakita

Ilustrasi -Minyakita

Jakarta, Mevin.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica, meminta pemerintah untuk menindak tegas produsen Minyakita yang terbukti curang dengan menjual produk tidak sesuai takaran.

Hal ini disampaikannya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

Potensi Kecurangan yang Merugikan Masyarakat

Cindy Monica menegaskan bahwa kasus ini menunjukkan adanya potensi kecurangan yang merugikan masyarakat.

“Kasus ini menunjukkan adanya potensi kecurangan yang merugikan masyarakat. Kami meminta pemerintah dan pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap produsen yang terbukti melanggar ketentuan,” ujar Cindy.

Minyakita sebagai Solusi yang Harus Dipercaya

Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengungkapkan bahwa Minyakita dicanangkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah ketersediaan minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat.

Namun, ketidaksesuaian takaran yang dijual kepada masyarakat dapat menurunkan kepercayaan terhadap program tersebut.

“Minyakita seharusnya menjadi solusi bagi problematika minyak goreng. Namun, ketidaksesuaian takaran ini justru merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap program pemerintah,” tegas Cindy.

Audit Menyeluruh dan Sanksi Tegas

Cindy mendorong Kementerian Perdagangan dan instansi terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh produsen Minyakita.

“Saya mendorong Kementerian Perdagangan dan instansi terkait untuk melakukan audit menyeluruh. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada sanksi tegas, mulai dari peringatan keras hingga pencabutan izin usaha,” tegas wakil rakyat dari Dapil Sumatera Barat II ini.

Pengawasan Ketat untuk Mencegah Pengulangan

Menurut Cindy, kasus ini telah merugikan masyarakat sebagai konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah tindakan curang serupa di masa depan.

“Masyarakat berhak mendapatkan produk sesuai dengan apa yang mereka beli. Ke depan, pengawasan harus diperketat agar kasus serupa tidak terulang,” pungkasnya.

Dampak terhadap Kepercayaan Masyarakat

Cindy menekankan bahwa kasus ini tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

“Jika tidak ditangani dengan serius, kasus ini bisa berdampak luas pada kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Dengan adanya audit dan tindakan tegas, Cindy berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penegakan hukum.

“Kami berharap pemerintah dapat mengambil langkah cepat dan tegas untuk memulihkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa program Minyakita benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” tutup Cindy.

Tindakan tegas terhadap produsen yang curang diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa program Minyakita tetap menjadi solusi yang efektif untuk masalah minyak goreng di Indonesia.***

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel mevin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Darurat Sampah! DPRD DKI Desak Pemprov Hentikan Solusi ‘Tambal Sulam’ di TPST Bantar Gebang
Darurat Abrasi Sungai di Nunuk Baru, Komisi III DPRD Majalengka Desak Pemda Segera Turunkan Anggaran BTT
Gaya Hidup Mewah Jaksa Jadi Sorotan, Komisi III DPR: Reformasi Kejaksaan Masih “Tambal Sulam”
Ribuan Kendaraan Dinas Nunggak Pajak, DPRD Bekasi Soroti Krisis Keteladanan Pemkot
Tak Sekadar Donasi, DPRD Kota Bekasi Antar Langsung Bantuan ke Wilayah Bencana
Dana Hibah RW Mengendap, Komisi I DPRD Bekasi Minta Evaluasi Camat dan Lurah
Kinerja Kecamatan Disorot, DPRD Bekasi Ingatkan Akuntabilitas Anggaran
Pendapatan Daerah Kota Bekasi Belum Capai Target, DPRD Lakukan Pengawasan

Berita Terkait

Minggu, 11 Januari 2026 - 10:34 WIB

Darurat Sampah! DPRD DKI Desak Pemprov Hentikan Solusi ‘Tambal Sulam’ di TPST Bantar Gebang

Jumat, 9 Januari 2026 - 21:24 WIB

Darurat Abrasi Sungai di Nunuk Baru, Komisi III DPRD Majalengka Desak Pemda Segera Turunkan Anggaran BTT

Rabu, 24 Desember 2025 - 16:23 WIB

Gaya Hidup Mewah Jaksa Jadi Sorotan, Komisi III DPR: Reformasi Kejaksaan Masih “Tambal Sulam”

Senin, 15 Desember 2025 - 16:28 WIB

Ribuan Kendaraan Dinas Nunggak Pajak, DPRD Bekasi Soroti Krisis Keteladanan Pemkot

Senin, 15 Desember 2025 - 15:22 WIB

Tak Sekadar Donasi, DPRD Kota Bekasi Antar Langsung Bantuan ke Wilayah Bencana

Berita Terbaru

Ilustrasi bunuh diri. (Envato/LightFieldStudios)

Kolom

Skrining Dini Kesehatan Mental

Selasa, 20 Jan 2026 - 19:29 WIB