Jakarta, Mevin.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengkritisi keputusan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang menempatkan politisi atau kader partai dalam struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Firman menilai organisasi yang fokus pada pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim ini seharusnya diisi oleh figur profesional, bukan politisi.
“Lembaga pemerintahan (tapi dikelola) seperti menjadi alat politik atau menjadi instrumen politik untuk mencapai tujuan tertentu yang bertentangan dengan UU,” kata Firman dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (10/3/2025).
ASN Tersisih, Kader Partai Mendominasi
Firman, yang merupakan politisi Fraksi Partai Golkar, menyayangkan penempatan kader partai dalam tim FOLU Net Sink 2030. Menurutnya, hal ini membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi justru tersisih. “Seharusnya para ASN memiliki kesempatan, namun jadi begitu mudah tergeser oleh gerombolan kader partai yang belum tentu profesional,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penempatan kader partai dalam tim tersebut tidak didasarkan pada latar belakang yang mendukung. Firman pun berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian lebih pada persoalan ini. “Jangan sampai kasus serupa menjadi preseden yang dianggap biasa dalam sistem perekrutan pegawai pemerintahan dewasa ini,” tegasnya.
SK Menhut dan Honor yang Disorot
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 32 pada 31 Januari 2025 tentang Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Dalam SK tersebut, Raja Juli memasukkan sejumlah kader partai ke dalam organisasi ini.
Beleid itu juga menyebutkan besaran honor untuk anggota tim. Penanggung jawab atau pengarah menerima honor sebesar Rp 50 juta setiap bulan, anggota bidang Rp 20 juta per bulan, dan staf Rp 8 juta per bulan. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Panggilan untuk Transparansi dan Profesionalisme
Firman menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam penunjukan anggota tim FOLU Net Sink 2030. Ia meminta agar proses seleksi dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kompetensi, bukan pertimbangan politik.
“Ini menyangkut masa depan lingkungan hidup dan target penurunan emisi yang menjadi komitmen pemerintah. Jangan sampai program strategis ini dikelola oleh orang-orang yang tidak kompeten,” tandasnya.
Dengan kritik ini, publik menantikan respons dari Kementerian Kehutanan terkait proses seleksi dan komposisi tim FOLU Net Sink 2030, serta langkah-langkah konkret untuk memastikan program ini berjalan sesuai tujuan utamanya.***
