BENCANA alam selalu menjadi ujian berat bagi sebuah bangsa, tidak hanya menguji ketahanan infrastruktur dan kesigapan penanganan, tetapi juga menguji kedalaman empati dan kualitas kepemimpinan publik.
Gelombang bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, yang telah merenggut setidaknya 770 jiwa, mengungkap krisis yang lebih mendasar: kegagalan empati dari sebagian pejabat publik.
Hal ini bisa menjadi cermin yang menyakitkan. Alih-alih mengeluarkan kebijakan signifikan atau menunjukkan belasungkawa yang tulus, sejumlah pejabat justru melontarkan pernyataan dan melakukan tindakan yang dinilai ‘tidak empati’ dan memantik kontroversi.
Ketika Kepala BNPB menyebut situasi mencekam “hanya berseliweran di media sosial” atau Dirjen Kementerian Kehutanan buru-buru melabeli gelondongan kayu sebagai “kayu lapuk,” terasa ada upaya untuk meremehkan atau menjauhkan diri dari akar masalah dan realitas penderitaan.
Ironisnya, di saat yang sama, masyarakat di lapangan melaporkan penanganan bencana yang “tidak maksimal.” Kesaksian warga Langsa, Aceh, yang harus mendirikan dapur swadaya karena ketiadaan posko dan dapur umum yang jelas, atau kesulitan akses dan kelangkaan pangan di Aceh Tengah, menunjukkan bahwa respons di tingkat akar rumput jauh dari memadai.
Lambannya penanganan, bahkan hingga tiga hari di beberapa lokasi seperti Palembayan, Agam, seolah menegaskan bahwa golden time penanganan telah terlewati, meninggalkan korban dalam keterpurukan.
Fenomena ini, seperti diungkap oleh pengamat kebencanaan, menunjukkan ketiadaan “perspektif kemanusiaan.” Bencana seharusnya menyatukan, memicu urgensi, dan menempatkan korban di pusat segala tindakan.
Namun, kontroversi justru bergeser ke ranah politik dan pencitraan. Tindakan pejabat yang memanggul karung beras, ikut membersihkan rumah di depan kamera, atau yang lebih mencolok, pernyataan dukungan politik “presiden seumur hidup” di tengah kunjungan ke lokasi bencana, menciptakan jarak emosional yang lebar antara pemimpin dan yang dipimpin.
Ketika seorang pemimpin membahas pemberantasan korupsi di hadapan korban yang baru saja kehilangan harta dan keluarga, relevansi dan kepeduliannya dipertanyakan. Ini bukan sekadar misplaced priority, ini adalah kegagalan untuk membaca ruang dan waktu.
Refleksi mendalam perlu ditarik. Bencana bukan hanya peristiwa alam, tetapi juga cerminan dari kegagalan mitigasi dan kesiapsiagaan.
Minimnya empati pejabat, menurut para pengamat, sudah terlihat sejak fase mitigasi. Ketidakseriusan menanggapi peringatan dini menyebabkan kepanikan saat peristiwa terjadi, yang berujung pada respons yang berantakan, lambat, dan tidak terkoordinasi.
Akhirnya, tragedi di Sumatra ini adalah “pembelajaran… perlu empati yang lebih baik.” Empati dalam konteks kebencanaan bukan sekadar rasa iba, tetapi kemampuan untuk melihat penderitaan korban, memprioritaskan nyawa dan kebutuhan mereka di atas kepentingan politik atau citra diri.
Hal ini menuntut adanya “pos menyamping” yang diperbanyak untuk respons cepat, dan yang terpenting, transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya.
Hanya dengan menumbuhkan kembali perspektif kemanusiaan yang kuat, respons terhadap bencana di masa depan dapat benar-benar berfokus pada pemulihan, bukan sekadar damage control politik. ***
Penulis : Bar Bernad
