BANDUNG, Mevin.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengawali tahun 2026 dengan tantangan fiskal yang cukup serius.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar 2026 dilaporkan mengalami tekanan berat akibat pengurangan dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,458 triliun.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengakui bahwa ruang gerak anggaran saat ini sangat menyempit.
Selain berkurangnya dana transfer pusat, Pemprov Jabar juga harus melunasi sisa pembayaran proyek pembangunan tahun 2025 yang baru terealisasi pada Januari 2026 sebesar Rp 600 miliar.
“Hampir Rp 3 triliun dana 2026 mengalami ‘hilang’ karena harus menutupi beban tersebut,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya, Selasa (6/1/2026).
Daftar Beban Keuangan Pemprov Jabar 2026:
- Pengurangan Dana Bagi Hasil: Rp 2,458 triliun.
- Pembayaran Proyek Lanjutan 2025: Rp 600 miliar.
- Cicilan Dana PEN: Rp 600 miliar per tahun.
- Tunggakan BPJS Kesehatan: Rp 300 miliar.
- Biaya Operasional: Masjid Al Jabbar (Rp 50 miliar/tahun) dan BIJB Kertajati (Rp 100 miliar/tahun).
Anggaran Pembangunan Malah Naik
Menariknya, meski terjepit tekanan fiskal, Dedi Mulyadi justru menaikkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur.
Ia mencontohkan alokasi dana untuk perbaikan jalan yang sebelumnya Rp 3,5 triliun kini melesat menjadi Rp 4,5 triliun.
“Beban ini berat, tetapi anggaran pembangunan mengalami peningkatan tajam. Bukannya turun tapi naik,” tegas mantan Bupati Purwakarta tersebut.
Efisiensi Ekstrem: Hapus Dinas Luar Negeri & Jamuan Tamu
Untuk menyeimbangkan neraca keuangan, Kang Dedi (sapaan akrabnya) menerapkan kebijakan penghematan yang sangat ketat di sektor non-prioritas:
- Hanya 2 Agenda Seremonial: Pemprov Jabar hanya akan membiayai peringatan HUT RI dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat.
- Pemangkasan Makan Minum: Anggaran jamuan tamu dipotong drastis dari Rp 3,5 miliar menjadi hanya Rp 500 juta setahun. “Kami hanya sediakan air putih saja,” kata Dedi.
- Hapus Fasilitas Gubernur: Dedi Mulyadi telah menghapus anggaran baju dinas, kendaraan dinas, hingga anggaran perjalanan dinas pribadinya untuk tahun 2026.
- Hemat Energi: Pengurangan penggunaan listrik di gedung-gedung pemerintahan secara ketat.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari pajak rakyat kembali dalam bentuk manfaat pembangunan yang nyata, meski di tengah kondisi ekonomi yang sulit.***
