Surabaya, Mevin.ID – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menegaskan komitmennya untuk mendukung target nasional Indonesia bebas sampah pada tahun 2029. Pernyataan ini disampaikan dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-VII APEKSI yang digelar di Kota Surabaya, 6–10 Mei 2025.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa seluruh anggota APEKSI telah menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), termasuk target strategis pengelolaan sampah.
“Kami juga membuat RPJMD yang sesuai dengan RPJMN. Seperti contoh tahun 2029, Indonesia harus bebas sampah, maka semua kota harus bergerak bersama,” ujar Eri melalui siaran tertulis, Sabtu (10/5).
Meski urbanisasi dan peningkatan jumlah penduduk di kota-kota besar terus menjadi tantangan, Eri menegaskan bahwa hal itu tidak boleh menjadi penghalang dalam mencapai target nasional tersebut. “Kami di semua kota ini, meskipun dengan penduduk yang banyak karena urbanisasi, harus bisa bebas dari sampah tahun 2029. Itu menjadi komitmen kami,” tegasnya.
Selain menjadi forum strategis untuk sinkronisasi kebijakan antar pemerintah kota, Munas APEKSI 2025 juga diramaikan dengan Karnaval Budaya bertema Light Culture Parade. Kegiatan ini menampilkan parade seni dan budaya dari 98 kota di seluruh Indonesia, mulai dari busana adat, pertunjukan seni, hingga tarian tradisional.
“Karnaval Budaya ini tidak hanya menampilkan seni, tapi juga mempererat kebersamaan antar pemerintah kota. Ini bukan seperti Surabaya Vaganza. Ini adalah tampilan delegasi dari kota-kota di seluruh Indonesia,” ucap Eri.
Ia menambahkan, ajang tersebut mencerminkan eratnya hubungan dan semangat gotong royong antar kepala daerah. “Kami disatukan oleh budaya, disatukan oleh rasa yang sama antar kota. Dengan budaya, kami semakin dekat dan berbagi dalam membangun masa depan bersama,” tambahnya.
Eri juga menyebut Munas APEKSI sebagai wadah penyatuan visi antara pemerintah kota dan pemerintah pusat, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Kami sampaikan dalam rapat Munas, APEKSI bukan tempat untuk mengeluh, tetapi tempat untuk menjalankan visi misi presiden,” katanya.
Sebagai contoh konkret, Eri menyinggung program Sekolah Rakyat yang membutuhkan lahan seluas tujuh hektare di tiap kota. Ia yakin pemerintah pusat akan memberikan arahan dan dukungan agar program tersebut dapat dijalankan meski menghadapi keterbatasan lahan di daerah.
“Kalau ada yang kurang, kami yakin Pak Presiden pasti akan memberikan arahan agar program ini tetap bisa berjalan di kota-kota,” ujarnya.
Sebagai informasi, Munas VII APEKSI 2025 diisi oleh sejumlah rangkaian acara, di antaranya Youth City Changers, Forum Komunikasi Digital, Ladies Program, Indonesia City Expo, Karnaval Budaya, serta Mayor’s Fun Match Football yang menutup kegiatan pada 10 Mei.***
