Arab Saudi bantah klaim Trump, sebut tak ada normalisasi dengan Israel tanpa negara Palestina

- Redaksi

Rabu, 5 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Washington, Mevin.ID – Arab Saudi pada hari Rabu menegaskan kembali pendiriannya bahwa mereka tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa berdirinya negara Palestina yang merdeka, menolak klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Riyadh telah mencabut tuntutan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Saudi mengeluarkan pernyataan yang menekankan bahwa posisi kerajaan tetap “teguh dan tak tergoyahkan” menyusul pernyataan Trump selama pertemuan hari Selasa dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.

Ketika ditanya apakah Saudi menuntut pembentukan negara Palestina, Trump, yang duduk di samping Netanyahu di Ruang Oval, menjawab: “Tidak.”

“Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa posisi Kerajaan Arab Saudi terhadap pembentukan negara Palestina adalah tegas dan tidak tergoyahkan,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga : Trump: AS akan Mengambil Alih Jalur Gaza

“Yang Mulia Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Putra Mahkota dan Perdana Menteri, dengan jelas dan tegas menegaskan kembali sikap ini selama pidatonya pada pembukaan sesi pertama periode kesembilan Dewan Syura pada tanggal 18 September 2024.”

Pernyataan itu mengingatkan kembali bahwa putra mahkota menegaskan kembali komitmen kerajaan selama KTT Arab-Islam yang diadakan di Riyadh pada 11 November 2024, yang menekankan perlunya negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 dan diakhirinya pendudukan Israel atas wilayah Palestina.

“Kerajaan Arab Saudi menegaskan bahwa posisi teguh ini tidak dapat dinegosiasikan dan tidak dapat dikompromikan. Mencapai perdamaian yang langgeng dan adil tidak mungkin dilakukan tanpa rakyat Palestina memperoleh hak-hak mereka yang sah sesuai dengan resolusi internasional, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya kepada pemerintahan AS sebelumnya dan saat ini,” katanya. ***

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel mevin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mendagri Minta Penetapan Upah Minimum 2026 Rampung Paling Lambat 24 Desember
Rumus Baru UMP 2026 Tuai Kekecewaan: Buruh Nilai KHL Kini Sekadar Catatan Kaki
KSPI Tolak Keras UMP 2026 Berbasis Aturan Baru Pemerintah
BMKG Peringatkan Potensi Hujan Sangat Lebat di Sumut hingga 22 Desember
“Nggak Jalan, Nggak Makan”: Jalan Kaki Puluhan Kilometer, Perjuangan Warga Aceh di Tengah Isolasi Pascabanjir
Prabowo Ungkap Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Penyelundupan Timah
Prabowo Teken PP Pengupahan, Kenaikan UMP 2026 Pakai Formula Baru
Prabowo Serahkan Konsesi PBPH untuk Koridor Gajah Aceh, Menhut: Bukti Kepedulian Lingkungan

Berita Terkait

Rabu, 17 Desember 2025 - 14:42 WIB

Mendagri Minta Penetapan Upah Minimum 2026 Rampung Paling Lambat 24 Desember

Rabu, 17 Desember 2025 - 14:11 WIB

Rumus Baru UMP 2026 Tuai Kekecewaan: Buruh Nilai KHL Kini Sekadar Catatan Kaki

Rabu, 17 Desember 2025 - 13:51 WIB

BMKG Peringatkan Potensi Hujan Sangat Lebat di Sumut hingga 22 Desember

Rabu, 17 Desember 2025 - 12:07 WIB

“Nggak Jalan, Nggak Makan”: Jalan Kaki Puluhan Kilometer, Perjuangan Warga Aceh di Tengah Isolasi Pascabanjir

Rabu, 17 Desember 2025 - 11:50 WIB

Prabowo Ungkap Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Penyelundupan Timah

Berita Terbaru