BANDUNG, Mevin.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah berani untuk menjaga keberlanjutan proyek infrastruktur di tengah tekanan keuangan daerah.
Ia resmi mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun kepada Bank BJB untuk membiayai sejumlah proyek strategis yang mendesak.
Keputusan ini diambil menyusul kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tengah “tercekik”. Pada tahun 2026, Jabar mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2,458 triliun.
Fokus Proyek: Underpass Cimahi dan Flyover
Dedi menegaskan bahwa dana pinjaman ini bukan untuk operasional rutin, melainkan khusus untuk menyelesaikan proyek infrastruktur besar yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama dalam mengurai kemacetan.
- Underpass di Kota Cimahi: Ditargetkan untuk mengakhiri drama kemacetan panjang yang selama ini menghantui warga Cimahi.
- Pembangunan Jembatan Layang (Flyover): Mempercepat konektivitas antarwilayah.
- Pembebasan Lahan di Padalarang: Jalur baru yang akan menghubungkan Terminal Whoosh, Kota Baru Parahyangan, hingga Cipatat.
“Pinjam uang untuk bikin underpass dan jembatan layang. Itu proyek besar. Nanti Cimahi tidak macet lagi,” ujar Dedi di Gedung Sate, Kamis (26/2/2026).
Komitmen: Lunas Sebelum Masa Jabatan Berakhir
Satu hal yang menarik perhatian adalah komitmen Dedi mengenai skema pengembalian utang tersebut. Ia menjamin bahwa beban pinjaman ini tidak akan diwariskan kepada pemimpin Jawa Barat berikutnya.
|
Detail Pinjaman |
Keterangan |
|---|---|
|
Nilai Pinjaman |
Rp2 Triliun |
|
Lembaga Pemberi |
Bank BJB |
|
Target Pelunasan |
Tahun 2030 |
“Saya jujur saja, tahun ini saya mengajukan pinjaman. Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin. Tidak boleh lebih (dari masa jabatan),” tegasnya.
Kolaborasi dengan Swasta
Selain pinjaman, Dedi juga menggunakan strategi cerdas dalam pembangunan jalan baru di kawasan Padalarang.
Pemprov Jabar hanya akan melakukan pembebasan lahan mulai April 2026, sementara biaya pembangunan fisiknya akan ditanggung oleh pihak swasta (pengembang Kota Baru Parahyangan).
Dengan skema ini, Pemprov berhasil menghemat anggaran pembangunan secara signifikan.
Tanggapan DPRD Jabar
Rencana ini telah sampai ke meja legislatif. Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, mengonfirmasi bahwa surat pengajuan resmi telah diterima dan akan segera dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.
Mengingat kondisi fiskal yang sedang tertekan, pinjaman daerah dinilai sebagai salah satu solusi paling logis agar roda pembangunan di Jawa Barat tidak terhenti total.***
Editor : Bar Bernad
