Jakarta, Mevin.ID – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah melakukan kajian mendalam terhadap rencana pengajaran Bahasa Portugis di sekolah-sekolah Indonesia.
Ia menilai, kebijakan itu perlu memiliki dasar manfaat strategis yang jelas, baik dari segi hubungan diplomatik maupun relevansi terhadap kebutuhan masa depan siswa.
“Kami menyambut baik upaya memperkaya kompetensi bahasa asing peserta didik, tapi tetap harus disertai perencanaan yang matang,” ujar Hetifah saat dihubungi, Jumat (24/10/2025).
Baca Juga : Prabowo Putuskan Bahasa Portugis Jadi Pelajaran Sekolah, Presiden Brasil Beri Tepuk Tangan
Politikus Partai Golkar itu menegaskan, dukungan terhadap peningkatan daya saing global pelajar Indonesia tetap harus memperhatikan prioritas bahasa nasional dan bahasa daerah sebagai identitas bangsa.
“Prinsipnya, kami mendukung kebijakan pendidikan yang memperkuat daya saing global pelajar Indonesia, selama dilakukan dengan perencanaan matang dan tetap menjaga prioritas bahasa Indonesia serta bahasa daerah,” kata Hetifah.
Hetifah juga meminta Kementerian Pendidikan melakukan kajian lebih lanjut mengenai potensi kerja sama dengan negara-negara berbahasa Portugis, seperti Brasil, Portugal, dan Timor Leste, termasuk dampaknya terhadap kurikulum nasional yang sudah padat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Bahasa Portugis akan menjadi bahasa prioritas baru dalam pendidikan nasional. Keputusan itu disampaikan saat makan siang bersama Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva di Istana Merdeka, Kamis (23/10/2025).
“Sebagai bukti bahwa kami memandang Brasil sangat penting, saya telah memutuskan bahwa Bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin pendidikan Indonesia,” ujar Prabowo.
Rencana tersebut merupakan bagian dari diplomasi pendidikan antara Indonesia dan Brasil, yang disebut Prabowo sebagai “bukti pentingnya hubungan kedua negara di masa depan.”
Namun, di tengah semangat membuka jendela bahasa dunia, suara kehati-hatian dari parlemen muncul: bahwa kebijakan pendidikan tak boleh sekadar simbol diplomasi, tetapi juga harus relevan bagi anak didik.***
