Bahlil : Presiden Prabowo Perintahkan Anggota Kabinet Tingkatkan Komunikasi Publik

Jakarta, Mevin.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh anggota Kabinet Merah Putih untuk meningkatkan komunikasi publik.

Arahan ini bertujuan agar program-program pemerintah yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dapat disampaikan dengan lebih efektif.

“Pak Presiden Prabowo memerintahkan seluruh anggota kabinet untuk melakukan komunikasi publik yang baik. Artinya, program-program yang sudah berjalan dan dirasakan rakyat harus mampu dikomunikasikan dengan narasi yang baik dan kecepatan informasi yang cepat,” kata Bahlil saat ditemui media di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (26/3).

Menurutnya, komunikasi yang efektif penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat tentang kebijakan dan pencapaian pemerintah. Hal ini juga untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta.

“Tujuannya agar apa yang sudah kita lakukan bisa tersampaikan ke publik, sehingga ruang komunikasi diisi oleh fakta, bukan informasi yang diplintir oleh kelompok tertentu,” tegasnya.

Tantangan Komunikasi Publik di Kabinet Merah Putih

Sejak dilantik pada Oktober 2024, Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo menghadapi sejumlah tantangan dalam komunikasi publik.

Meski survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan kepuasan masyarakat mencapai 79% pada 100 hari pertama pemerintahan, beberapa akademisi menilai perlu ada perbaikan dalam penyampaian informasi.

Beberapa kasus yang menyoroti masalah komunikasi publik:

1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) – Usulan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk memasukkan serangga seperti belalang dan ulat sagu menuai polemik akibat kurangnya sosialisasi.
2. Pernyataan Menteri Hukum soal Tragedi 1998 – Menteri Hukum Yusril Ihza Mahendra menyebut Tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat, memicu kontroversi dan kritik.
3. Kebijakan LPG 3 Kilogram – Keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membatasi penjualan LPG 3 kg di pangkalan resmi akhirnya dibatalkan Presiden Prabowo, menunjukkan inkonsistensi komunikasi kebijakan.

Upaya Perbaikan Komunikasi Pemerintah

Pemerintah mulai menyadari pentingnya memperbaiki komunikasi publik dengan memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami.

Beberapa langkah yang sedang dilakukan antara lain sosialisasi kebijakan lebih terbuka dan dialog langsung dengan masyarakat untuk meningkatkan transparansi.***