BANDUNG, Mevin.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai menyiapkan langkah antisipasi dampak pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya yang rencananya dimulai tahun 2026 ini.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan bahwa penataan perparkiran dan pedagang kaki lima (PKL) menjadi prioritas utama.
“Yang pertama harus kita carikan solusinya adalah perparkiran dan PKL. Karena dua hal itu yang paling awal pasti terdampak langsung oleh pembangunan,” kata Farhan, Rabu (28/1/2026).
Dampak Sosial
Farhan mengakui masih ada kekhawatiran di masyarakat terkait pembangunan BRT, terutama dari pedagang di kawasan Cicadas yang khawatir akan terjadi penggusuran.
Ia menegaskan bahwa Pemkot akan mengedepankan dialog untuk memahami kondisi dan aspirasi para pedagang.
“Wajar kalau ada penolakan, karena dalam persepsi saudara-saudara kita di Cicadas itu akan digusur. Maka yang akan kita lakukan pertama adalah dialog,” ujarnya.
Terkait isu relokasi, Farhan menegaskan belum ada keputusan tetap dari pemerintah.
“Kalau ditanya akan direlokasi atau tidak, sampai sekarang belum tahu. Belum ada keputusan ke arah sana,” tegasnya.
Meskipun belum ada skema pasti, Farhan menegaskan bahwa pemerintah akan berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar tidak merugikan masyarakat.
Persiapan antisipatif ini diharapkan dapat mengurangi potensi kemacetan dan gejolak sosial selama proses konstruksi BRT berlangsung.
Pembangunan BRT Bandung Raya diperkirakan akan berdampak pada sekitar 21 kilometer ruas jalan di koridor utama, baik selama masa konstruksi maupun tahap awal operasional.
Dengan penataan parkir dan PKL yang lebih terarah, Pemkot Bandung berharap dapat meminimalkan gangguan sekaligus menjaga kenyamanan warga selama proyek transportasi massal ini berjalan.
Tentang BRT Bandung Raya
Harapan akan sistem transportasi yang modern, tepat waktu, dan bebas macet segera menjadi kenyataan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi mengonfirmasi bahwa pembangunan fisik Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya akan mulai digeber pada tahun 2026.
Langkah besar ini menandai transformasi revolusioner dari layanan Metro Jabar Trans (MJT) menuju sistem transportasi berbasis jalur khusus yang mengadopsi kesuksesan model TransJakarta.
Solusi untuk Mobilitas Warga
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dhani Gumelar, mengungkapkan bahwa proyek ini bukan sekadar menambah armada, melainkan membangun ekosistem transportasi yang andal. Dengan 21 koridor yang direncanakan, sebanyak 478 unit bus siap melayani pergerakan warga Bandung Raya.
Keunggulan utama BRT ini adalah adanya jalur khusus yang menjamin bus tidak terjebak kemacetan reguler.
“Kami memohon dukungan masyarakat. Meski masa konstruksi hingga 2027 akan memberikan dampak pada lalu lintas di beberapa ruas jalan, ini adalah investasi jangka panjang untuk Bandung yang lebih lancar,” ujar Dhani di Bandung, Selasa (27/1/2026).
Pihak Kemenhub dan Dishub pun telah menyiapkan kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) yang matang guna memastikan kenyamanan warga tetap terjaga selama masa pembangunan.***
Penulis : Atep K
Editor : Bar Bernad
