PAGI tadi telepon saya berdering. Suara di ujung sana adalah seorang kawan lama—alumni Ikopin yang dulu bekerja bersama saya di Banda Aceh, dalam masa-masa rekonstruksi pasca-Tsunami.
Ia bagian dari tim Participatory Economic Empowerment of The Community dari The Asia Foundation, di mana saya bertugas sebagai Program Officer.
Tiga tahun kami menghabiskan hari-hari sebagai rekan profesional yang sekaligus menjadi keluarga kecil, sering berkeliling menikmati alam
Aceh yang megah. Sesekali kami pulang ke kampungnya di Sibolga, Tapanuli Selatan, tempat ia selalu menyambut kami dengan hangat.
Namun pagi ini, bukan kabar hangat yang ia bawa. Ia bercerita dengan napas terputus-putus tentang banjir besar yang menerjang kampung halamannya—banjir gelondongan kayu, banjir keserakahan, banjir derita.
Di tengah rumah-rumah yang hanyut, bantuan yang datang sangat terbatas.
“Bung… apa orang Jawa sudah tidak peduli pada kami?” ujarnya lirih.
Ia bahkan menyebut adanya penjarahan di beberapa swalayan—popok, susu, mi instan—bukan karena niat jahat, melainkan karena lapar dan tak ada uluran tangan.
Ironisnya, ia sendiri adalah korban, namun tetap mengkhawatirkan warga lain. Sebab setiap musim hujan tiba, ketakutan yang sama selalu datang: apakah air bah kembali menjemput?
Banjir Bukan Sekadar Hujan
Kita sering menjadikan cuaca sebagai kambing hitam. Setiap kali bencana datang, kalimat standar pun keluar: “curah hujan tinggi.” Padahal, para ahli sejak lama telah membongkar kebenaran lain.
Pakar hidrologi dan peneliti lingkungan, Prof. Dato’ Achmad Syarifuddin, menyebut bahwa banjir di Sumatera bukan semata persoalan hujan, melainkan buah dari tata kelola lingkungan yang buruk.
Pembukaan hutan untuk perkebunan sawit dilakukan dengan cara membabi buta. Keseimbangan alam dicabut dari akarnya. Alam tak lagi punya ruang untuk menyerap, menahan, atau menata ulang siklusnya.
Manusia mengancam alam, lalu alam balik mengancam manusia.
Ironisnya, pemerintah masih menyebut semua ini sebagai “investasi” dan “kemakmuran”. Padahal hasilnya jelas: banjir berkepanjangan, masyarakat menjadi korban, dan negara seperti abai terhadap pola kerusakan yang ia pelihara.
Penyebab utama banjir di Sumatera adalah pembangunan kawasan komersil melalui pembukaan lahan konservasi untuk perkebunan sawit dan pertambangan oleh pemilik modal besar.
Semuanya didorong oleh kebijakan negara yang tidak berpihak pada alam, flora, dan fauna.
Ketika hutan, rawa, dan lahan konservasi berubah menjadi perkebunan, pertambangan, dan pemukiman, maka hilanglah ruang serapan air. Di titik ini, banjir bukan lagi musibah—ia adalah konsekuensi.
Masalah lain muncul dari koordinasi pemerintah yang minim. Birokrasi berbelit, izin mudah berubah, paradigma pembangunan keliru. Yang dikejar hanya pertumbuhan ekonomi, sementara ruang hidup manusia dan makhluk lain kian menyempit.
Agama dan Paradigma Alam
Dalam keheningan bencana, ada satu ayat yang terasa menampar:
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi…” — QS. Al-A’raf: 96
Ayat ini bukan sekadar nasihat spiritual. Ia adalah framework ekologis—bahwa berkah alam datang ketika manusia memahami batasnya.
Ketika pembangunan dilakukan tanpa keserakahan. Ketika pohon dipandang sebagai penopang hidup, bukan komoditas belaka.
Dalam Islam, keseimbangan alam bukan konsep romantis. Ia bagian dari syariat kehidupan. Ada aturan menjaga hutan, ada prinsip melestarikan tanah, ada etika mencegah kerusakan. Semua itu berpijak pada satu gagasan: manusia adalah khalifah, bukan penguasa mutlak.
Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata:
Jika seekor keledai jatuh ke lubang di negeri Umar, maka Umar akan dimintai pertanggungjawaban.
Bayangkan standar kepemimpinan semacam itu diterapkan hari ini. Presiden, menteri, gubernur, bupati—semua akan merasa bersalah bukan hanya ketika ada rakyat wafat, tetapi ketika seekor hewan pun celaka akibat kebijakan yang keliru. Betapa mulianya.
Kita Perlu Instrospeksi Massal, Bro…
Banjir Sumatera adalah cermin besar. Ia memantulkan bagaimana kita memperlakukan bumi: penuh ambisi, minim rasa hormat. Kita membangun tanpa visi ekologis, merencanakan tanpa kehati-hatian, dan merusak tanpa rasa bersalah.
Inilah saatnya kita berhenti menyalahkan langit. Hujan bukan musuh. Yang menjadi musuh adalah keserakahan kita sendiri.
Seperti kata kawan saya tadi pagi—korban sekaligus saksi— “Air bah itu bukan hanya dari langit, Bro… tapi dari gunung yang kita kosongkan.”
Sudah waktunya kita melakukan instrospeksi massal. Sebelum alam benar-benar menutup buku kesabarannya.***
Ali Wardhana Isha, Pengamat kebijakan publik dari The Ihakkie Filantropy School (TIFS) tinggal di Bandung
Penulis : Ali Wardhana Isha
