SEJAK Selasa, 25 November 2025, Sumatera Utara berduka. Hujan deras dengan intensitas ekstrem selama berhari-hari memicu bencana besar berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda empat wilayah sekaligus: Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga.
Korban jiwa dan putusnya akses infrastruktur utama—termasuk lumpuhnya jaringan komunikasi—menjadikan bencana ini sebagai tragedi kemanusiaan yang parah.
Namun, di balik duka ini, tersimpan sebuah pengingat kritis: tragedi Sibolga bukanlah murni fenomena alam semata.
Bencana ini adalah alarm besar yang menandakan adanya kelemahan fundamental dalam tata kelola lingkungan dan manajemen pengelolaan risiko bencana di kawasan tersebut.
Ini adalah konsekuensi pahit dari kegagalan kita dalam menjaga keseimbangan ekologis di wilayah yang secara alami sudah rentan.
@aguslimsyYang hanyut hanya kayu gelondongan tidak 1 pun kayu yg masih berakar atau berdaun. artinya kita paham bahwa dihulu sungai ada aktivitas penebangan kayu secara besar-besaran😌😌 . . Lokasi : Sungai Batang Toru Tapanuli Tengah. Sumatera Utara . #tapanulitengah #foryoupage #savehutanindonesia #banjirbandang #sumaterautara♬ suara asli – AL – AL
Kerusakan Ekosistem Batang Toru
Tragedi yang terjadi di Sibolga dan wilayah sekitarnya mendapat sorotan tajam dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara.
Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumut, Jaka Kelana Damanik, menegaskan bahwa bencana yang berulang ini harus dikategorikan sebagai bencana ekologis.
A. Konfirmasi Risiko Tinggi
WALHI Sumut menggarisbawahi fakta bahwa wilayah terdampak—termasuk Tapanuli Tengah dan Sibolga—sebenarnya sudah masuk kategori risiko tinggi untuk bencana banjir bandang dan tanah longsor.
Hal ini sudah tercatat jelas dalam dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sumatera Utara tahun 2022-2026.
Data ini mengindikasikan bahwa bencana yang terjadi bukan lagi kejutan, melainkan sebuah risiko yang sudah terprediksi namun gagal ditanggulangi melalui kebijakan yang tegas.
B. Bencana Ekologis dan Batang Toru
Pemicu utama bencana ekologis ini, menurut WALHI, adalah kerusakan ekosistem Batang Toru (Harangan Tapanuli). Ekosistem ini mencakup kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai “spons” raksasa, menyerap curah hujan, dan menahan massa tanah.
Kerusakan di hulu, yang sering diakibatkan oleh alih fungsi lahan ilegal, penebangan, dan pembangunan tanpa analisis dampak lingkungan yang memadai, telah menghilangkan fungsi vital ini.
Akibatnya, ketika hujan ekstrem turun, air mengalir deras (run-off) dengan cepat, membawa material longsor ke hilir, menyumbat sungai, dan memicu banjir bandang yang menghancurkan permukiman kota Sibolga serta memutuskan akses vital seperti Jembatan Fransiskus.
Tata Ruang yang Tumpul dan Kesiapsiagaan yang Lemah
Bencana Sibolga juga menelanjangi kelemahan dalam dua pilar pencegahan bencana: perencanaan tata ruang dan sistem peringatan dini.
A. Kelemahan Tata Ruang dan Penegakannya
Jika wilayah ini sudah berstatus risiko tinggi, pertanyaan krusial muncul: Apakah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah mengintegrasikan secara ketat data peta rawan bencana?
Pembangunan pemukiman dan infrastruktur di lereng-lereng curam atau bantaran sungai, yang terlihat dari banyaknya rumah yang tertimbun longsor, mengindikasikan bahwa penegakan aturan tata ruang di zona merah masih tumpul.
Pengabaian terhadap aspek ini sama saja dengan menempatkan nyawa dan aset masyarakat dalam bahaya yang disengaja.
B. Kegagalan Sistem Peringatan Dini (EWS)
Selain pencegahan struktural (tata ruang), pencegahan non-struktural seperti Sistem Peringatan Dini (EWS) juga perlu dievaluasi.
Meskipun curah hujan tinggi dilaporkan, efektivitas EWS longsor dan banjir bandang di tingkat komunitas perlu dipertanyakan.
Jika sistem EWS tidak bekerja secara optimal atau edukasi mitigasi minim, maka kecepatan respons masyarakat saat menghadapi bencana yang terjadi tiba-tiba akan sangat rendah, berujung pada tingginya angka korban jiwa.
Solusi dan Aksi Nyata untuk Mitigasi
Tragedi Sibolga harus menjadi titik balik, mengubah pendekatan reaktif menjadi proaktif. Alarm ini menuntut aksi nyata dan intervensi kebijakan yang radikal:
1. Audit dan Penegakan Hukum Lingkungan:
Pemerintah daerah harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap semua izin penggunaan lahan di ekosistem Batang Toru dan perbukitan penyangga Sibolga.
Izin yang melanggar daya dukung lingkungan harus dicabut, dan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan harus diintensifkan.
2. Revisi RTRW Berbasis Risiko:
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus segera dilakukan dengan mengintegrasikan data peta risiko bencana secara mutlak.
Pembangunan di zona merah harus dilarang, dan relokasi bertahap untuk pemukiman di area paling rawan perlu dipertimbangkan.
3. Rehabilitasi Ekosistem Batang Toru:
Segera luncurkan program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) yang masif dan terstruktur di kawasan hulu yang rusak.
Upaya ini harus menjadi prioritas jangka panjang untuk memulihkan fungsi hidrologis hutan sebagai penahan air.
4. Penguatan Kesiapsiagaan Komunitas:
Investasi pada pengadaan dan pemeliharaan EWS yang andal, serta pelatihan mitigasi bencana kepada komunitas lokal melalui program seperti Destana (Desa Tangguh Bencana), KATANA (Keluarga Tangguh Bencana), dan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) harus ditingkatkan untuk memastikan kesiapan respons cepat.
Bencana memang risiko yang selalu ada, namun kerentanan tinggi terhadap bencana adalah pilihan.
Sibolga telah memberikan pelajaran yang sangat mahal. Sudah saatnya kita tidak hanya sibuk merespons, tetapi fokus pada pencegahan dan membangun kembali daerah yang lebih tangguh dan beradaptasi terhadap ancaman perubahan iklim dan risiko ekologis.***
Dadang Sudardja, Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdaltul Ulama (LPBI – NU) Pimpinan Wilayah NU Jawa Barat, Ketua Dewan Nasional WALHI Periode 2012-2016, Direktur Yayasan Sahabat Nusantara, Wakil Ketua Forum PRB Jawa Barat, Anggota Dewan Pakar Forum POSGAB, Pegiat Lingkungan dan Bencana.
Penulis : Dadang Sudardja
