DESA Eretan, yang terletak di pesisir utara Kabupaten Indramayu, kembali diterjang banjir besar. Sedikitnya 3000 kepala keluarga atau sekitar 12.000 jiwa harus berjuang di tengah genangan air yang merendam rumah, jalan, sekolah, dan masjid.
Dalam beberapa titik, ketinggian air mencapai lutut hingga pinggang orang dewasa, dan bertahan hingga berhari-hari.
Kondisi ini bukan hal baru. Selama lebih dari satu dekade, warga Eretan sudah akrab dengan banjir yang datang silih berganti—baik akibat luapan sungai maupun terjangan air laut pasang (rob).
Bagi masyarakat Eretan, banjir sudah seperti “tamu tahunan” yang datang tanpa diundang. Hujan deras yang mengguyur wilayah hulu membuat sungai meluap, sementara dari arah laut, pasang tinggi menahan aliran air kembali.
Kombinasi dua kekuatan alam itu menjadikan Eretan dan beberapa desa di sekitarnya seperti mangkuk besar yang menampung limpasan air tanpa saluran pelepasan memadai.
Akibatnya, rumah-rumah tergenang, aktivitas warga lumpuh, dan anak-anak terpaksa libur sekolah tanpa kepastian kapan bisa belajar lagi.
@aditbitingBanjir Rob Eretan 29 Januari 2025 #banjir #banjir2025 #bencana #indramayu #indramayuviral #indramayupride🏴☠️ #fyp #masukberanda #fypdonggggggg♬ suara asli – masbiting – masbiting
Genangan Ketidakpedulian
Namun yang paling menyakitkan bagi warga bukan hanya soal genangan air, melainkan genangan ketidakpedulian.
Sudah sepuluh tahun lebih kondisi ini terjadi, tetapi perhatian pemerintah masih jauh dari harapan. Bantuan datang sesekali, sering kali hanya dalam bentuk sembako atau tenda darurat, bukan solusi jangka panjang.
Padahal, kehidupan masyarakat terus terancam—dari penyakit, kehilangan mata pencaharian, hingga kerusakan fasilitas publik.
Menurut Suprianto, Ketua Aliansi Masyarakat Eretan Wetan, warga sudah berulang kali menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah.
Mereka telah bertemu dengan Wakil Bupati Indramayu, bahkan Gubernur Jawa Barat, dan terakhir mengirim surat resmi dengan tembusan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam surat itu, masyarakat menuntut agar pemerintah segera membangun tanggul isolasi penahan banjir rob sepanjang 6,5 kilometer di sepanjang pesisir dan aliran sungai.
Tanggul itu diyakini menjadi solusi permanen untuk melindungi permukiman, fasilitas publik, serta area pertanian dan tambak yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.
“Sudah terlalu lama kami hidup dalam ketakutan setiap kali hujan deras datang. Anak-anak tidak bisa sekolah, masjid terendam, dan aktivitas ekonomi lumpuh. Kami hanya ingin pemerintah serius membangun tanggul yang bisa melindungi kami,” tutur Suprianto dengan nada getir.
Ancaman Banjir Rob Sepanjang Pantura
Kisah warga Eretan bukanlah kisah tunggal. Di sepanjang pantai utara Jawa Barat, dari Subang hingga Karawang, ancaman banjir rob semakin meningkat akibat kombinasi kenaikan muka air laut, penurunan muka tanah, dan kerusakan ekosistem pesisir.
Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa sebagian wilayah pesisir utara Jawa mengalami penurunan tanah hingga 5–10 sentimeter per tahun.
Sementara itu, sedimentasi di muara sungai membuat aliran air tersumbat, memperparah luapan ke pemukiman warga.
Ironisnya, kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah daerah dan pusat sering kali tidak berpihak pada keselamatan ekologis masyarakat pesisir.
Banyak proyek tambak baru, permukiman, atau infrastruktur jalan yang dibangun tanpa kajian tata ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan.
Akibatnya, wilayah pesisir kehilangan kawasan resapan dan hutan mangrove yang berfungsi sebagai benteng alami terhadap banjir dan abrasi.
Gotong Royong Bangun Tanggul Darurat
Warga Eretan sejatinya tidak tinggal diam. Mereka bergotong royong membangun tanggul darurat dari karung pasir, menanam mangrove, dan memperbaiki saluran air seadanya.
Namun, daya mereka terbatas. Upaya swadaya itu hanya mampu menahan air dalam skala kecil dan sementara. Tanpa dukungan anggaran dan perencanaan teknis dari pemerintah, banjir besar akan terus berulang, menelan kerugian sosial dan ekonomi yang semakin besar.
Kita tidak boleh menormalisasi penderitaan ini. Negara seharusnya hadir bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi juga dalam upaya pencegahan dan adaptasi jangka panjang.
@indramayu.infoJangan Lupa Posting Ulang Biar Presiden Tahu‼️ Warga di Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur, Indramayu membentangkan spanduk di tengah banjir rob. Aksi itu sebagai bentuk protes mereka terhadap bencana banjir rob yang tak kunjung selesai dan tak kunjung ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut.♬ Sedih menyentuh hati – Yuda Pratama
Banjir Eretan Cermin Kegagalan Tata Kelola Lingkungan
Banjir Eretan adalah cermin kegagalan tata kelola lingkungan dan ketidakhadiran negara di wilayah-wilayah yang paling rentan.
Pemerintah pusat dan daerah seharusnya menempatkan wilayah pesisir seperti Eretan sebagai prioritas dalam program pengendalian banjir dan perubahan iklim.
Dalam konteks ini, pembangunan tanggul isolasi sepanjang 6,5 kilometer bukan sekadar proyek fisik, tetapi simbol dari keadilan ekologis.
Tanggul itu akan menjadi perisai bagi ribuan jiwa yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang ancaman banjir.
Lebih dari itu, pembangunan tanggul perlu diintegrasikan dengan restorasi ekosistem pesisir, seperti penanaman mangrove, perbaikan drainase, dan sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
Pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan.
Pengalaman warga yang hidup bertahun-tahun menghadapi banjir merupakan pengetahuan berharga yang tak tergantikan oleh data teknokratik semata.
Warga bukanlah objek bantuan, melainkan subjek yang berdaya dan tahu apa yang terbaik bagi lingkungannya.
Kini, yang dibutuhkan hanyalah kemauan politik. Sudah terlalu lama masyarakat Eretan menunggu.
Mereka tidak meminta yang muluk-muluk, hanya ingin hidup aman, sehat, dan sejahtera tanpa harus mengungsi setiap musim hujan datang.
Jika negara masih diam, maka sejarah akan mencatat bahwa rakyat kecil di pesisir Eretan sudah berteriak, tetapi penguasa memilih menutup telinga. Semoga kali ini, suara mereka benar-benar didengar.***
Dadang Sudardja – Ketua LPBI PW NU Jawa Barat; Ketua Dewan Nasional WALHI 2012–2016; Direktur/Pelaksana Harian Yayasan Sahabat Nusantara, Anggota Dewan Sumberdaya Air Jawa Barat, Pegiat Lingkungan dan kebencanaan.
