Banjir Wilayah Puncak Bogor Akibat Tata Ruang yang “Ugal Ugalan”

- Redaksi

Kamis, 6 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto udara luapan air sungai yang merendam perumahan Kemang IFI, Jatirasa, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah

Foto udara luapan air sungai yang merendam perumahan Kemang IFI, Jatirasa, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah

Bandung, Mevin.ID – Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, diterjang banjir bandang akibat curah hujan tinggi awal pekan ini. Bencana ini tidak hanya melanda Bogor, tetapi juga merembet ke wilayah Bekasi, Depok, Karawang dan Jakarta.

Aktivis lingkungan menyoroti pembangunan yang tidak terkendali sebagai salah satu penyebab utama banjir tersebut.

Dadang Hermawan, Koordinator Kaukus Aktivis Lingkungan Jawa Barat dan mantan pengurus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jabar, menjelaskan bahwa banjir di berbagai wilayah Jawa Barat disebabkan oleh beberapa faktor.

“Saya sependapat dengan pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi bahwa banjir ini terjadi karena dua hal: intensitas hujan yang tinggi dan tata ruang wilayah Bogor dan Cianjur Raya yang ugal-ugalan. Tata ruang ini harus segera ditata ulang,” kata Dadang, Kamis (6/3/2025).

Tata Ruang yang Rusak Sejak Era Sebelumnya

Dadang menuturkan, tata ruang yang tidak tertata di Bogor dan Cianjur sudah terjadi sejak era kepemimpinan gubernur sebelumnya. Banyak investasi properti dan wisata yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek budaya dan daya dukung lingkungan hidup.

“Pada 2016, pernah dilakukan pembongkaran tempat wisata dan properti yang melanggar tata ruang. Namun, di era kepemimpinan berikutnya, justru muncul Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang jelas-jelas melanggar tata ruang,” ujarnya.

Ia mendukung pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi bahwa tata ruang yang didasarkan pada keserakahan, bukan pada daya dukung lingkungan, akan memicu bencana seperti banjir bandang.

Tidak Semua Pengusaha Nakal

Meski demikian, Dadang menegaskan bahwa tidak semua pengusaha wisata atau properti di daerah tersebut nakal atau melanggar aturan. Ada pengusaha yang taat aturan dan pro-lingkungan, tetapi kurang diapresiasi oleh pemerintah.

“Pemerintah lebih banyak menyoroti pengusaha nakal yang melanggar, sementara pengusaha baik tidak mendapat apresiasi. Seharusnya, pengusaha nakal diberi sanksi, dan pengusaha baik diberi apresiasi,” tegasnya.

Eigerland: Contoh Pengusaha Pro-Lingkungan

Salah satu contoh pengusaha yang patut diapresiasi adalah Eigerland di Megamendung, yang dikelola oleh PT Eigerindo. Dadang mengungkapkan, Eigerland justru memperbaiki tatanan vegetasi di daerah tersebut. Dari lahan seluas 300 hektar, hanya 5% yang dimanfaatkan untuk pembangunan, sementara sisanya dijadikan hutan.

“Saya berkunjung ke sana dan melihat sekitar 120.000 pohon telah ditanam di daerah resapan air. Ini langkah nyata untuk memperbaiki ekosistem,” kata Dadang.

Roni Lukito, pemilik Eigerland, menyatakan bahwa tujuan mereka bukan sekadar investasi, tetapi juga mengembalikan tatanan ekologis. Eigerland juga aktif membagikan bibit pohon kepada komunitas lingkungan, TNI, dan kepolisian sebagai bentuk kontribusi terhadap pelestarian alam.

Pesan untuk Gubernur Dedi Mulyadi

Dadang mengajak Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengawasi dan mengevaluasi tata ruang Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor, guna mencegah terulangnya bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang.

“Saya sangat setuju bahwa tata ruang harus mengutamakan daya dukung lingkungan. Pembangunan yang ugal-ugalan hanya akan menciptakan kesengsaraan dan bencana ekologis,” tegasnya.

Ia juga mengundang Gubernur Dedi untuk berkunjung ke Eigerland di Megamendung. “Ini contoh baik yang perlu diapresiasi. Mari kita lihat bersama mana contoh baik dan mana yang buruk,” pungkas Dadang.

Dengan langkah ini, diharapkan Jawa Barat dapat menciptakan tata ruang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, demi kesejahteraan masyarakat.***

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel mevin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tangis Pilu di Ruang MK: Anak Wartawan Eva Pasaribu Pertanyakan Keterbukaan Hukum Kasus Oknum TNI
Alasan KPK Seret Ono Surono dalam Kasus Korupsi Bupati Bekasi
KLH Gugat Rp4,8 Triliun ke 6 Perusahaan Penyebab Banjir Sumut
KPK Cecar Ono Surono Soal Aliran Uang Kasus Korupsi Bupati Bekasi Ade Kuswara
BMKG Tetapkan Status Awas, 3 Provinsi Ini Berpotensi Hujan Lebat & Banjir
KPK Tegaskan Punya Bukti Ketua PBNU Kasus Korupsi Kuota Haji
Kasus Korupsi Ade Kunang, Benarkah KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono? 
BPOM Tarik Susu Formula Nestle S-26, Waspadai Potensi Toksin Cereulide yang Tahan Panas

Berita Terkait

Jumat, 16 Januari 2026 - 07:32 WIB

Tangis Pilu di Ruang MK: Anak Wartawan Eva Pasaribu Pertanyakan Keterbukaan Hukum Kasus Oknum TNI

Kamis, 15 Januari 2026 - 20:30 WIB

Alasan KPK Seret Ono Surono dalam Kasus Korupsi Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 - 19:00 WIB

KLH Gugat Rp4,8 Triliun ke 6 Perusahaan Penyebab Banjir Sumut

Kamis, 15 Januari 2026 - 18:40 WIB

KPK Cecar Ono Surono Soal Aliran Uang Kasus Korupsi Bupati Bekasi Ade Kuswara

Kamis, 15 Januari 2026 - 17:13 WIB

BMKG Tetapkan Status Awas, 3 Provinsi Ini Berpotensi Hujan Lebat & Banjir

Berita Terbaru