Bekasi, Mevin.ID – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Bekasi kembali menuai sorotan tajam. Program yang seharusnya menjadi bantalan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan, kini diduga kuat mengalami penyimpangan serta kurangnya transparansi di tingkat bawah.
Dugaan penyelewengan ini mencuat di salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Bekasi Utara. Hal ini memicu reaksi keras dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Bekasi yang menilai pemerintah daerah telah lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Tuduhan Nepotisme di Tingkat Kelurahan
Adnan Rasyid, Anggota Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Kelembagaan PC PMII Kota Bekasi, menyatakan bahwa carut-marut penyaluran bansos di Kelurahan Teluk Pucung menjadi bukti lemahnya kontrol pemerintah. Ia menengarai adanya praktik nepotisme dalam pendataan penerima bantuan.
“Seharusnya bantuan ini tepat sasaran. Jangan sampai malah diberikan kepada orang yang bukan haknya, atau bahkan menjadi ajang praktik korupsi dan nepotisme. Terkadang bantuan diberikan hanya kepada kerabat atau kenalan orang-orang di kelurahan,” ujar Adnan tegas, Jumat (26/12/2025).
Menurutnya, ketiadaan transparansi dalam proses verifikasi data membuat masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan.
Hal ini dianggap melanggar prinsip akuntabilitas yang diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2016 mengenai pedoman pemberian bansos yang bersumber dari APBD.
Tuntutan Validasi Data Berkala
PC PMII Kota Bekasi mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk melakukan evaluasi total dan validasi data secara berkala.
Adnan menegaskan bahwa komitmen pemerintah diuji dalam menjaga hak-hak kelompok rentan seperti lansia dan keluarga miskin agar tidak dirampas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kami menuntut Pemerintah Kota Bekasi untuk bekerja serius. Harus ada komitmen menjaga ketepatan sasaran dengan melakukan validasi data berkala serta menindaklanjuti setiap laporan masyarakat,” tambahnya.
Ancaman Aksi Massa Besar-besaran
Isu Bansos ini nampaknya akan menjadi bola salju yang besar. PMII Kota Bekasi menyatakan tidak akan tinggal diam jika keluhan masyarakat di lini sektor penyaluran bansos terus diabaikan oleh pemerintah.
“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai bantuan benar-benar tepat sasaran. Jika memang diharuskan, kami akan mengadakan aksi demonstrasi secara besar-besaran agar pemerintah bekerja serius demi rakyat,” pungkas Adnan menutup pernyataannya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak Kelurahan Teluk Pucung dan Dinas Sosial Kota Bekasi terkait dugaan penyimpangan tersebut.***
Penulis : Fathur Rachman
Editor : Pratigto
