Jakarta, Mevin.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus bergerak. Di tengah skeptisisme sebagian kalangan, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjawab dengan angka: Rp132 triliun investasi telah masuk ke megaproyek ini melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Angka itu bukan cuma simbol komitmen, tapi jadi nafas pembangunan konkret—mulai dari pembangunan jalan, Multi Utility Tunnel (MUT), hingga hunian tapak dan apartemen.
“Totalnya Rp132 triliun. Untuk jalan, MUT, dan hunian. Ada yang investasi sendiri, ada yang bentuk konsorsium,” ungkap Basuki dalam konferensi pers daring, Rabu (23/4).
Investasi Tak Hanya dari Dalam Negeri
Menurut Basuki, KPBU ini bukan hanya didukung investor lokal. Investor asing seperti dari Malaysia dan China juga ikut masuk ke dalam proyek ambisius yang akan mengubah lanskap Kalimantan Timur ini.
Sementara itu, investasi murni dari swasta—di luar KPBU—juga mulai jalan. Fokusnya? Hunian, hotel, serta sektor makanan dan minuman. Beberapa pembangunan bahkan sudah dimulai sejak April ini.
Basuki juga memastikan bahwa anggaran dari negara sudah mulai mengalir. DIPA pertama OIKN senilai Rp3,4 triliun yang sebelumnya sempat diblokir, kini telah dibuka dan digunakan untuk paket-paket pekerjaan yang mulai ditenderkan.
“Harapan kami, pertengahan Mei sudah ada penandatanganan kontrak. Jalan-jalan di kawasan 1A, 1B, dan 1C KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) akan segera dikerjakan Otorita,” jelasnya.
Tahap II IKN Jalan Terus Hingga 2028
Basuki optimistis pembangunan tahap II IKN hingga 2028 akan tepat waktu. Dengan peta program yang sudah jelas dan pendanaan yang mengalir, ia menyebut urusan teknis tak lagi jadi hambatan utama.
“Kalau kegiatan fisik, saya kira tidak terlalu rumit. Tinggal kita lengahkan dan kerjakan. Yang penting pengawasan,” tegasnya.
Hunian ASN, Legislator dan Hakim Siap Dikebut
Sementara pembangunan fisik jalan dan gedung pemerintahan berjalan, OIKN juga mempercepat pembangunan hunian bagi ASN dan aparatur negara lainnya. Sejak 1 Maret, sekitar 500 ASN telah tinggal di IKN, dan akan menyusul 582 orang lagi pada Juni.
Tak hanya ASN, hunian untuk para anggota DPR, MPR, DPD, serta para hakim MA, MK, KY juga akan dibangun. Fasilitas ini ditargetkan mulai konstruksinya pada 2025, bersamaan dengan lanjutan pembangunan infrastruktur kawasan.***
