Bandung, Mevin.ID – Gubernur terpilih Dedi Mulyadi menjelaskan hubungan Pemprov Jabar dan Pemda Kab/Kota di Jabar hubungannya pemerintah provinsi ini adalah mengisi kekosongan baik fiskal maupun kebijakan yang belum tercover di kabupaten kota.
Hal ini dibahas pada acara Sinkronisasi Program dengan seluruh Kepala Daerah terpilih di Jawa Barat yang dilakukan di Subang ini bertujuan untuk menyelaraskan program kerja antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, hari Rabu (29/1/2025) lalu.
Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota terpilih dari berbagai daerah. Dalam pertemuan ini, Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya sinergi dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Hubungan pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten kota maka hubungannya pemerintah provinsi ini adalah mengisi kekosongan baik fiskal maupun kebijakan yang belum tercover di kabupaten kota, Setelah itu mendorong proyek-proyek strategis untuk tumbuh di di Jawa Barat”, kata Dedi Mulyadi di Akun TikTok @dedimulyadiofficial, (31/01/2025)
@dedimulyadiofficial #dedimulyadi #kangdedimulyadi ♬ suara asli – KANG DEDI MULYADI
Nah kalau konsepnya seperti itu, lanjut Demul, maka untuk membantu kemudahan para kepala daerah dalam menyusun anggaran perubahan maupun APBD murni ya nanti tahun 2026, maka evaluasi Gubernur nanti tidak bersifat administrasi tapi bersifat teknis
“Penyusunan anggaran daerah itu dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota”, lanjut Demul
Penyusunan yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi pada pra anggaran tujuannya agar dapat memenuhi kebutuhan Kab/Kota,sehingga pemerintah provinsi hadir pada waktu itu
“Kita semua dengan bersama-sama melakukan evaluasi terhadap tata ruang daerahnya masing masing dan kita lakukan bersama sama”, kata Demul.
Hal itu dilakukan untuk memagari kebijakan-kebijakan kita dan saya juga tahu bahwa kebijakan menyusun secara bersama di mana Gubernur Hadir saat penyusunan juga bagi teman-teman agar tidak terlalu berat mendapat tekanan politik. (*)
