Jakarta, Mevin.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar Aksi Nasional bertajuk “Indonesia (C)EMAS” di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (28/7/2025).
Aksi ini digelar sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai kontroversial dan merugikan rakyat.
Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, mengatakan bahwa aksi ini diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 500 hingga 1.000 mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia.
“Kemungkinan 500–1.000 mahasiswa ikut Aksi Nasional,” ujar Muzammil saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Minggu (27/7/2025).
Soroti Isu Sejarah, Hukum, dan Ekonomi
Dalam aksi tersebut, BEM SI menyuarakan kritik terhadap sejumlah isu, antara lain:
- Dugaan penulisan ulang sejarah oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon
- Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)
- Kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat yang mengenakan tarif resiprokal sebesar 19%
- Isu pertambangan dan energi (minerba)
- Pengadaan batalyon militer di Aceh dan isu peradilan militer di Universitas Riau (UNRI)
- Penolakan terhadap isu LGBT
- Penolakan terhadap UU TNI
- Kritik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi soal pejabat negara yang diperbolehkan merangkap jabatan
- Evaluasi program makan bergizi gratis
Muzammil menekankan bahwa tuntutan mereka mencakup penolakan terhadap pengaburan sejarah, desakan untuk pendidikan sejarah yang faktual, serta peninjauan kembali pasal-pasal kontroversial dalam RKUHAP.
Desak Transparansi Perjanjian Dagang
Selain isu dalam negeri, BEM SI juga meminta pemerintah bersikap transparan dalam menyampaikan informasi terkait perjanjian dagang bilateral dengan Amerika Serikat.
“Pemerintah harus melindungi kepentingan ekonomi nasional dan melakukan diplomasi yang kuat untuk memastikan kesepakatan yang saling menguntungkan,” ujar Muzammil.
Tuntutan Serius, Sikap Tegas
BEM SI juga mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan undang-undang yang masih mengandung kontroversi, dan melibatkan partisipasi publik secara luas dalam proses legislasi.
Aksi ini dipantau secara ketat oleh aparat kepolisian, yang telah menyiapkan 1.489 personel pengamanan gabungan untuk menjaga situasi tetap kondusif.***
