KABUT kelabu masih mengepung Bukit Barisan, namun yang menyergap hidung kini bukan hanya aroma tanah basah dan besi berkarat.
Ia adalah bau amonia dari laporan Amdal yang diabukan, asap dari rekomendasi para ahli yang diredam, dan anyir kompromi yang membusuk di ruang-ruang rapat ber-AC.
Di balik riuh rendah helikopter dan sorak-sorai pencitraan bantuan, ada keheningan yang paling mengguncang: kesunyian akuntabilitas.
Peristiwa ini bukan lagi sekadar “bencana alam”. Ini adalah puncak dari gunung es bencana antropogenik yang kita susun sendiri, pelan dan pasti, lewat izin yang diganti menjadi pisau, dan kebijakan yang dijadikan parang untuk meretas keseimbangan.
Kita terjebak dalam ritual penghitungan yang steril: berapa korban, berapa triliun kerugian, berapa hektar hutan yang raib. Angka-angka itu bagai nisan megah yang kita tegakkan untuk menutupi kuburan massal nalar kolektif dan etika ekologis.
Tak ada kolom dalam spreadsheet pemulihan untuk “Kesalahan Kalkulasi yang Disengaja” atau “Labirin Regulasi yang Sengaja Dibuat Rumit”.
Pertanyaan-pertanyaan teknis yang kita lontarkan ibarat mantra penenang:
· Kapan jalan dibangun kembali?
· Kapan listrik menyala?
· Berapa nominal bantuan untuk atap yang roboh?
Namun, mantra itu hanyalah obat bius. Ia menidurkan kita dari pertanyaan sebenarnya yang menggorok relung hati: “Bencana macam apa yang sebenarnya kita rancang dengan tangan kita sendiri?”
Kita bukanlah korban dari alam yang tiba-tiba mengamuk. Kita adalah korban dari sebuah proyek eksploitasi sistematis yang kerap disemati nama ‘pembangunan’.
Banjir bandang yang menyapu permukiman di Aceh adalah cucu dari kebijakan yang menyapu batas-batas kelestarian.
Longsor yang menimbun kampung-kampung di Sumut, Sumbar dan Aceh adalah jelmaan fisik dari longsornya integritas pengawasan dan kedaulatan hukum.
Siklon tropis hanyalah pemicu; bahan peledaknya telah disusun rapi selama puluhan tahun lewat penghancuran daya dukung lingkungan yang dilegalisasi oleh cap dan tanda tangan.
Maka, di sela jerit tangis dan deru mesin, terdengar bisikan-bisikan dari nalar yang sengaja dipenggal:
- “Siapa yang mengubah lereng kritis dan daerah resapan menjadi kolam renang investasi?”
- “Mengapa jeritan peringatan ekologis selalu dikalahkan oleh desah proyeksi keuntungan di atas kertas?”
- “Bagaimana mungkin entitas yang memotong akar pepohonan, kini dengan mudahnya mendapat mandat untuk menanam bibit?”
Inilah hakikat bencana antropogenik: bencana buatan manusia. Kita harus berhenti memandang tanah yang longsor, dan beralih melihat kebijakan yang telah longsor lebih dahulu.
Kita harus berhenti menghitung kubik sedimen di sungai, dan mulai mengukur volume izin-izin liar yang mengalir deras membajiri meja kekuasaan.
Kita mendirikan tenda penampungan darurat di atas fondasi tata kelola yang sebenarnya telah lama berada dalam keadaan darurat kronis.
Pakem dari masa lalu mengingatkan kita dengan tegas. Sanghyang Siksa Karesian, naskah kearifan Sunda, memberi peringatan: “Gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang dirusak. Lamun gunung dilebur, lebak diruksak, nu matak ngabalukarkeun sangkane pati.” (Gunung tidak boleh dihancurkan, lembah tidak boleh dirusak. Jika gunung dihancurkan, lembah dirusak, itulah yang menyebabkan sebab-sebab kematian).
Pesannya terang benderang: kerusakan ekologis adalah pangkal malapetaka. Pakem lain menyebutkan “Teu ngamumule alam, tapi ngabukbak alam, eta ciri jalma nu leungiteun adab ka Gusti nu Maha Nyipta.” (Tidak memelihara alam, justru membongkar alam, itu tanda manusia yang telah kehilangan adab kepada Sang Pencipta).
Dua pakem ini bukan sekadar filsafat; ia adalah manual survival ekologis yang kita injak-injak.
Agama samawi pun mengukuhkan hal serupa. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 41: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”
Ayat ini adalah diagnosis ilahiah yang tepat: kerusakan (fasād) di muka bumi adalah akibat perbuatan manusia (mā kasabat aydin-nās). Bencana adalah konsekuensi yang disengaja agar manusia insaf dan kembali kepada keseimbangan (liyuzīqahum ba’ḍal-ladzī ‘amilū la’allahum yarji‘ūn).
Maka, pemulihan sejati tidak akan pernah dimulai dari tumpukan semen atau siaran press conference. Itu hanyalah fase rekayasa lanjutan.
Pemulihan sejati bermula dari pengakuan yang pahit dan jujur: kita sendiri adalah arsitek malapetaka ini.
- Mengganti narasi “musibah alam” dengan “dosa ekologis kolektif”. Setiap pidato harus berani menyebutnya sebagai kegagalan tata kelola.
- Mengalihkan fokus dari euforia bantuan ke proses hukum yang nyata. Setiap konvoi logistik harus diiringi pertanyaan: “Apakah konvoi pengadilan untuk mengusut pemberi izin di wilayah bencana sudah bergerak lebih cepat?”
- Merancang ulang bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi infrastruktur moral dan hukum. Reboisasi harus dimulai dari mencabut hingga ke akar regulasi yang korup. Sistem peringatan dini yang baru harus lebih dulu mampu mendeteksi early warning dari konflik kepentingan dan keserakahan.
Sumatera terluka oleh tangan anak bangsanya sendiri. Tanahnya sobek oleh mata bor yang kita legalkan. Sungainya murka oleh sedimentasi yang kita anggap remeh. Reruntuhan ini adalah monumen dari keputusan-keputusan keliru yang telah kita pahat menjadi kebijakan.
Lautan pertanyaan ini bukan bagian dari proses berkabung. Ini adalah alat interogasi publik terhadap sebuah sistem yang sakit.
Jangan biarkan ia ditenggelamkan oleh jargon-jargon “pemulihan hijau” yang kosong makna. Setiap pertanyaan yang dibungkam adalah benih bagi bencana antropogenik serupa di masa depan.
Di tengau puing dan lumpur, jangan hanya kita kumpulkan pecahan beton untuk didaur ulang. Kumpulkan juga serpihan bukti, rantai kausalitas, dan nyali untuk menunjuk langsung kepada para perancang bencana.
Kita tidak butuh lebih banyak proyek mercusuar. Kita butuh pengadilan ekologi dan hati nurani yang menjadikan peristiwa 2025 sebagai titik tolak reformasi atau batu nisan terakhir bagi kearifan kita sebagai bangsa.
Bencana ini adalah cermin yang paling jujur. Di dalamnya, yang terpantul bukanlah wajah alam yang bengis, melainkan bayangan kita sendiri yang rakus, lalim, dan lupa diri.
Kita hanya akan disebut pulih jika berani memecahkan cermin kepalsuan itu, dan dari kaca-kaca pecahannya, menyusun kembali sebuah tatanan yang menghargai kehidupan, menjunjung kearifan leluhur, dan takut kepada peringatan Sang Pencipta.
Sebab, luka ini kita buat sendiri, dan hanya dengan tangan serta hati yang bersih pula kita bisa menyembuhkannya.***
Rakean Apachiel, Pemerhati Lingkungan dan Kebencanaan DPKLTS dan GPA Rescue Bandung
Penulis : Rakean Aphaciel
