JAKARTA, Mevin.ID – Kabar mengejutkan datang dari lingkaran dalam Istana. Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan tengah bersiap mengambil langkah drastis untuk membersihkan jajaran birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum “telur busuk” yang selama ini dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Sinyal keras ini dilemparkan oleh Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum China Conference Southeast Asia di Jakarta, Selasa (10/2/2026) malam.
Pembersihan Pejabat dan Denda Besar
Hashim mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan lagi menoleransi inefisiensi dan praktik melanggar hukum di lembaga-lembaga kunci.
Pernyataan ini muncul merespons pertanyaan publik terkait pengunduran diri sejumlah pejabat penting di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) baru-baru ini.
“Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot. Saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan,” tegas Hashim. Ia memberikan sinyal bahwa pencopotan kepala lembaga menjadi salah satu opsi di atas meja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran hukum.
Sasar Mafia Lingkungan: 28 Izin Perusahaan Dicabut
Ketegasan Presiden Prabowo tidak hanya menyasar birokrasi, tetapi juga sektor industri yang merusak alam. Hashim mengungkapkan, saat kunjungan kerja ke London dua pekan lalu, Presiden telah mencabut izin 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Perusahaan-perusahaan tersebut terindikasi kuat terlibat dalam kerusakan lingkungan yang berdampak fatal bagi warga sekitar. Penggunaan teknologi canggih seperti satelit dan drone menjadi dasar bukti lapangan yang tak terbantahkan.
“Meskipun beberapa perusahaan ini memiliki koneksi dengan elite yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas,” tambah adik kandung Presiden Prabowo tersebut.
Perang Terhadap “Goreng Saham”
Selain isu lingkungan, Hashim juga menyoroti praktik kriminal di pasar modal. Pemerintah mulai memantau praktik manipulasi atau “goreng saham” yang merugikan investor ritel dan masyarakat kecil.
Hashim menegaskan bahwa segala kemungkinan proses hukum terbuka lebar bagi mereka yang bertanggung jawab atas kerugian rakyat kecil di pasar modal. “Semua opsi ada di atas meja,” pungkasnya.
Langkah berani ini dipandang sebagai upaya serius pemerintahan Prabowo untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, adil, dan bersih dari campur tangan mafia di berbagai lini sektor strategis Indonesia.***
Editor : Bar Bernad
