Bekasi, Mevin.ID – Warga di wilayah Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, mulai habis kesabaran. Permasalahan infrastruktur dasar yang meliputi banjir rutin, kerusakan jalan yang parah, hingga minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) tak kunjung mendapat solusi konkret dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Kondisi ini dialami secara kolektif oleh warga yang bermukim di Perumahan Taman Kebalen Indah dan Vila Mutiara Gading 3. Kawasan yang mencakup 9 RW dan 57 RT tersebut kini terancam bahaya keselamatan setiap harinya.
Banjir Kiriman dan Drainase Buruk
Masalah utama yang dihadapi warga adalah banjir yang terjadi setiap musim hujan. Selain akibat curah hujan tinggi, wilayah ini juga kerap menerima banjir kiriman dari wilayah hulu (Bogor). Kondisi ini diperparah dengan sistem drainase yang tidak berfungsi optimal akibat kurangnya perawatan.
“Kalau hujan deras sudah pasti tergenang. Apalagi jika ada kiriman air dari Bogor, banjir hampir tidak bisa dihindari,” ujar Ketua Forum Kerukunan Kebalen Peduli (FKKP), Kusnawang, Rabu (24/12/2025).
“Lubang Maut” Terjebak Genangan
Dampak banjir semakin mengerikan karena menutupi jalan-jalan yang rusak parah dan berlubang. Banyak warga dilaporkan menjadi korban kecelakaan karena tidak dapat melihat lubang yang tertutup genangan air.
“Jalan yang berlubang tertutup genangan air, warga tidak bisa melihat dengan jelas. Akibatnya, banyak yang terjatuh atau kendaraannya rusak,” tambah Kusnawang.
Kondisi ini diperparah saat malam hari. Minimnya lampu PJU membuat akses utama warga menjadi gelap gulita, sehingga risiko kecelakaan dan tindakan kriminalitas meningkat.
Menagih Prioritas Pemerintah
Masyarakat Babelan mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, untuk menjadikan perbaikan infrastruktur di kawasan ini sebagai prioritas. Warga menilai, meskipun pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran, hak dasar atas keselamatan transportasi dan pemukiman tidak boleh dikorbankan.
“Kebutuhan dasar masyarakat yang berdampak langsung pada keselamatan seharusnya tetap diutamakan,” tegas Kusnawang.
FKKP menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna mencari solusi teknis, baik berupa normalisasi drainase maupun pengaspalan jalan. Hingga saat ini, warga masih menanti tindakan nyata dan respons resmi dari dinas terkait di lingkungan Pemkab Bekasi.***
Penulis : Clendy Saputra
Editor : Pratigto
