Bandung, Mevin.ID – Wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono meminta SMA /SMK Negeri dan Swasta seluruh Jawa Barat agar menyerahkan Ijazahnya yang ditahan.
“Besok adalah deadline terakhir SMA SMK negeri dan swasta di seluruh Jawa Barat menyerahkan ijazahnya kepada para siswanya”, kata Ono Surono Wakil Ketua DPRD Jawa Barat di Akun Instagram pribadinya @ono_surono (2/2/2025)
“Dan apabila sampai besok tidak diterapkan maka mereka mempunyai arahan selanjutnya untuk menyerahkan melalui kantor cabang Dinas Pendidikan di wilayahnya masing-masing”, lanjut Ono Surono yang kerap dipanggil Mang Ono.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lihat postingan ini di Instagram
Ketentuan tersebut tentunya tidak hanya asal bicara, kata Mang Ono, ini berawal dari ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah surat keputusan sekretaris jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimana dalam aturannya pasal 9 itu menyatakan secara jelas bahwa satuan pendidikan atau sekolah dan tidak bisa menahan ijazah dengan alasan apapun.
“Lalu yang kedua ini adalah visi misi program calon gubernur 2018 untuk SMA dan SMK di Jawa Barat dan tentunya ini pun masuk dalam RPJMD 2018-2023 turunan dari RPJMD itu adanya program ya Selain pos yang dari pemerintah pusat maka Jawa Barat mempunyai pogram untuk bantuan siswa di sekolah-sekolah negeri juga program untuk para siswa di sekolah-sekolah swasta”, kata Mang Ono.
“Terkait dengan beberapa statement dari pihak sekolah swasta bahwa eh pemerintah harus memfasilitasi ya Inilah saatnya kita mau fasilitasi jadi kita ini tidak sedang mencari salah dan benar kita tidak menyalahkan pihak sekolah khususnya swasta tapi kita mencari solusi yang terbaik bagaimana pendidikan di Jawa Barat ini jauh lebih baik ke depan”, kata Mang Ono
Dengan apa, kata Mang Ono, salah satu cirinya ijazah yang tidak ada yang ditahan oleh pihak sekolah karena apa, Karena para orang tua para siswanya tidak mampu untuk melunasi mampu untuk membayar dan di situlah ada peran pemerintah.
“Nah sehingga saya sendiri sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat maka saya mempunyai hak juga untuk melakukan pengawasan terhadap program yang sudah ada dan berjalan sekaligus saya juga mempunyai fungsi anggaran Bagaimana aspirasi ya bapak-bapak ibu-ibu kepala sekolah ketua-ketua Yayasan untuk difasilitasi oleh pemerintah provinsi Jawa Barat”, kata Mang Ono.
Dalam rangka tadi Bagaimana pembiayaan pendidikan bagaimana Operasional Sekolah dan siswa ini bisa ditanggulangi dengan baik tapi sekali lagi kita harus mendapatkan data yang lengkap sekali lagi data yang lengkap yang pada akhirnya kita tidak salah apabila program itu distribusikan ke sekolah-sekolah enggak para siswa khususnya SMA SMK swasta yang ada di Jawa Barat (*)
