Jakarta, Mevin.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa dibutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp25 triliun per bulan untuk mempercepat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.
Hal ini disampaikan Dadan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2).
“Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makanan bergizi dipercepat mencapai 82,9 juta untuk tahun 2025? Karena kita sudah memiliki anggaran Rp71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta (penerima),” ujar Dadan.
Anggaran dan Skala Program
Saat ini, BGN telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat hingga Desember 2025.
Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta agar program ini dipercepat untuk menjangkau 82,9 juta penerima pada tahun ini, mengingat tingginya permintaan dari masyarakat, terutama siswa.
Jika percepatan dilakukan mulai September 2024, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun hingga akhir Desember 2025.
Pada tahun 2026, anggaran akan bertambah menjadi Rp28 triliun per bulan seiring dengan peningkatan jumlah penerima manfaat.
Kesiapan SDM dan Infrastruktur
Dadan menjelaskan bahwa percepatan program idealnya dilakukan pada September 2024 karena terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM).
Saat ini, baru 2.000 SDM yang siap bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara 30.000 SDM lainnya masih menjalani pendidikan hingga akhir Juli 2024.
“Kita tidak mungkin menugaskan mereka yang baru selesai (pendidikan) langsung bertugas di SPPG. Mereka harus menjalani orientasi lapangan, berkoordinasi dengan kepala sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kami menduga SDM ini baru akan siap melayani pada September,” jelas Dadan.
Perkembangan Program MBG
Program MBG, yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto, telah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2024.
Pada pekan ini, jumlah penerima manfaat diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 2 juta orang di seluruh provinsi.
Tantangan dan Harapan
Meskipun program ini telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, Dadan mengakui bahwa tantangan utama adalah kesiapan SDM dan infrastruktur pendukung.
Namun, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, diharapkan program ini dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima.
“Kami berkomitmen untuk memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan gizi dan kualitas hidup masyarakat,” pungkas Dadan.***
