Bekasi, Mevin.ID – Di tengah panasnya isu pelayanan publik dan integritas pejabat daerah, seorang tokoh mahasiswa di Bekasi menyuarakan hal yang jarang terdengar di permukaan: peringatan moral bagi panitia seleksi (pansel) Direksi Perumda PDAM Tirta Bhagasasi agar bekerja secara profesional dan bebas dari permainan kotor.
“PDAM itu urusan hidup orang banyak. Jangan sampai dipimpin orang yang punya jejak korupsi,” kata Erik Julianto, tokoh mahasiswa, Rabu (11/6/2025).
Suara Erik bukan tanpa alasan. PDAM Tirta Bhagasasi adalah tulang punggung penyedia air bersih untuk warga Kabupaten Bekasi—dan jabatan direksi yang kini dibuka adalah posisi strategis, menyangkut pelayanan publik sehari-hari. Menurut Erik, seleksi harus dijaga dari “penumpang gelap”, alias calon yang hanya menjual kedekatan politik atau punya rekam jejak kelam.
“Kalau sampai ada yang pernah terlibat kasus korupsi, lalu diloloskan, itu sama saja mencederai kepercayaan publik,” tegas Erik.
Seleksi Dibuka, Tapi Warga Harus Tahu Apa yang Terjadi
Pemkab Bekasi sendiri telah membuka seleksi untuk tiga posisi penting di PDAM Tirta Bhagasasi: Direktur Umum, Direktur Teknik, dan Dewan Pengawas Independen. Proses rekrutmen dibuka sejak 4–10 Juni 2025, dan kini memasuki tahap penting: uji kelayakan yang akan digelar pada 16–18 Juni.
Proses ini mencakup psikotes, uji akademik, penulisan makalah, hingga wawancara langsung dengan Bupati. Tapi, seperti kata Erik, “Transparansi tetap harus dijaga. Jangan sampai publik tidak tahu siapa yang mendaftar dan bagaimana penilaiannya.”
Air Bersih dan Pemerintahan Bersih: Dua Hal yang Tak Bisa Dipisah
Bagi Erik dan banyak aktivis muda lainnya, isu ini lebih besar dari sekadar kursi jabatan. Ini tentang bagaimana pelayanan dasar—seperti air bersih—diurus oleh sistem yang sehat. Kalau manajemen PDAM diisi oleh orang-orang yang tak layak, maka krisis air bersih bisa jadi bukan sekadar soal infrastruktur, tapi akibat dari keputusan yang buruk di balik meja.
“Air itu kehidupan. Tapi pemerintahan yang bersih adalah syarat agar kehidupan bisa tetap layak,” ucap Erik dengan nada serius.
Momentum Pengawasan Publik
Apa yang disuarakan Erik adalah bagian dari gelombang baru: anak muda yang tak cuma bersuara di media sosial, tapi juga memantau kebijakan secara langsung. Di tengah minimnya partisipasi publik dalam urusan rekrutmen pejabat daerah, suara Erik adalah pengingat bahwa seleksi direksi BUMD bukan urusan elitis—tapi harus jadi bagian dari kontrol warga.
Mevin.ID mencatat, selama ini seleksi direksi di banyak BUMD kerap berlangsung tanpa sorotan publik. Padahal, posisi seperti di PDAM punya dampak langsung terhadap ribuan, bahkan jutaan warga.
“Kalau bukan kita yang kawal, siapa lagi?” tutup Erik.***
Penulis : Clendy Saputra
Editor : Pratigto
