PAGI itu, di sebuah rumah kecil di Serpong, keluarga MH menerima kabar yang tak pernah ingin didengar siapa pun.
Anak mereka, siswa kelas tujuh yang baru belajar menghafal rumus-rumus dasar fisika dan sedang gemar menggambar robot, meninggal setelah sepekan berjuang di ruang perawatan.
Luka di kepalanya—yang berasal dari bangku besi yang diayunkan teman sekelas—bukan sekadar mematikan tubuhnya.
Luka itu membuka sesuatu yang selama ini coba disembunyikan di balik slogan sekolah ramah anak: bahwa bullying di Indonesia bukan kecelakaan, melainkan pola.
Di balik kematian MH, ada gambaran yang jauh lebih besar, dan lebih gelap. Ia bukan satu-satunya. Ia hanyalah satu yang kebetulan sampai ke media, viral, dan akhirnya diproses.
Tetapi ratusan anak lain mengalami kekerasan serupa, tanpa kamera, tanpa perhatian publik, tanpa penyelidikan yang memadai.
Lonjakan Data: Ketika Angka Mulai Berteriak
Jika kematian MH adalah alarm, maka data nasional adalah sirene yang sudah lama berbunyi.
KPAI mencatat 2.057 pengaduan kasus perlindungan anak sepanjang 2024, sebagian besar berkaitan dengan kekerasan di sekolah maupun lingkungan sosial. Angka itu bukan sekadar statistik—itu ribuan cerita seperti MH, hanya belum semuanya berujung tragedi.
JPPI bahkan menunjukkan lonjakan yang lebih ekstrem: 285 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan pada 2023 → melonjak menjadi 573 kasus pada 2024. Lebih dari 30 persen berkaitan langsung dengan bullying.
Dalam satu tahun, kasus lebih dari dua kali lipat. Kondisi yang, jika terjadi pada penyakit menular, pasti sudah diumumkan sebagai wabah nasional.
Satu dari Tiga Anak Menjadi Korban
Survei UNICEF selama beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang tidak kalah mengejutkan: 1 dari 3 hingga hampir 4 dari 10 anak Indonesia pernah mengalami bullying, baik di sekolah maupun secara daring.
Di ruang digital, situasinya bahkan lebih parah: 45% remaja Indonesia 14–24 tahun mengalami cyberbullying. Artinya, kekerasan kini tidak lagi membutuhkan jarak fisik—ia bisa masuk lewat notifikasi HP, bahkan ketika anak sedang berada di rumah.
Dalam wajah-wajah murid yang sedang tertawa di halaman sekolah, statistik ini menyelipkan pertanyaan pahit:
anak yang tertawa itu, apakah benar-benar baik-baik saja?
Dampak Paling Mematikan: Bunuh Diri dan Kematian Anak
Komisioner KPAI mencatat sepanjang 2025 sudah terjadi puluhan kasus bunuh diri anak. Pada 2023 angkanya bahkan mencapai 46 kasus—angka tertinggi yang pernah tercatat. Tahun 2025 memang menurun, tetapi puluhan anak yang memilih mengakhiri hidup tetaplah tragedi yang tak bisa dirayakan dengan statistik.
Kematian MH, dengan segala detail mengerikan yang menyertainya, hanyalah salah satu dari deretan kasus fatal yang gagal diselamatkan oleh sistem pendidikan dan perlindungan anak.
Masalah Struktural, Bukan Insiden
Survei lintas negara oleh Plan International menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kekerasan di sekolah tertinggi di Asia. Di beberapa studi, lebih dari 7 dari 10 anak di Indonesia pernah mengalami bentuk kekerasan di sekolah.
Ini bukan lagi persoalan moral individu.
Ini persoalan sistem yang telah berjalan.
Setiap kali kasus muncul, sekolah buru-buru menggelar “mediasi”. Pola ini berulang: tidak pernah ada evaluasi menyeluruh, tidak ada pemeriksaan menyeluruh, tidak ada audit keamanan sekolah.
Begitu sorotan publik mereda, semuanya kembali normal. Hingga seorang anak jatuh lagi.
2025: Tahun yang Masih Gelap
Data yang terkumpul dari laporan media menunjukkan lebih dari 60 korban bullying tercatat hanya dalam periode Januari–Oktober 2025. Ini baru yang dilaporkan, belum termasuk ratusan kasus yang berhenti di ruang guru, diselesaikan secara kekeluargaan, atau lebih buruk lagi—ditutupi agar reputasi sekolah tetap terjaga.
Para peneliti menyebut fenomena ini sebagai “silent crisis”. Krisis yang hadir, tetapi dianggap wajar. Krisis yang hanya terlihat ketika ada anak yang meninggal.
Kematian MH: Manifestasi Kegagalan Berlapis
Tragedi MH mengungkap empat kegagalan struktural yang berbahaya:
- Deteksi dini tidak berjalan
Guru tidak membaca pola kekerasan yang sudah berulang. - Tanggapan sekolah tidak memadai
“Mediasi” sering menjadi mekanisme pemadam sementara, bukan penyelesaian. - Penanganan medis terlambat dan tidak terintegrasi
Luka kepala—cedera dengan risiko fatal tinggi—seharusnya langsung menjadi red flag. - Akuntabilitas sistemik rendah
Tidak ada SOP anti-bullying yang benar-benar diimplementasikan.
Tidak ada audit.
Tidak ada pembenahan.
Kematian MH seharusnya dihentikan oleh salah satu titik ini. Tetapi semuanya gagal sekaligus.
Pertanyaan yang Tak Boleh Dihindari
Artikel ini tidak hanya ingin meratapi. Ia ingin menuntut:
- Apakah SMPN 19 memiliki SOP anti-bullying? Jika ada, bagaimana implementasinya?
- Adakah laporan internal mengenai perilaku para pelaku sebelum insiden?
- Siapa guru yang bertanggung jawab mengawasi kelas saat kejadian?
- Bagaimana alur rujukan medisnya—berapa lama jarak waktu insiden hingga penanganan di RS?
- Apa tindakan Dindikbud Tangsel setelah kematian MH?
- Mengapa kasus ini baru diproses serius setelah viral?
Tanpa pertanyaan semacam ini, kita hanya menunggu nama korban berikutnya.
Akhir yang Mengajukan Pertanyaan Baru
Setiap kematian anak seharusnya menghentikan negara sejenak. Tetapi di Indonesia, kasus seperti MH hanya muncul sebentar di timeline, lalu tenggelam oleh topik lain.
Saat para pejabat sibuk melakukan klarifikasi, satu keluarga sedang menyiapkan kain kafan.
Saat laporan media berlalu, satu orang kakak masih mengingat suara adiknya.
Saat sekolah kembali berjalan normal, satu bangku akan selamanya kosong.
Di tengah semua itu, kita harus bertanya: Apakah kita benar-benar negara yang mencintai anak-anaknya?
Atau kita hanya negara yang baru peduli ketika mereka mati?
Bullying di Indonesia bukan sekadar masalah perilaku. Ia adalah cermin.
Dan yang tampak di sana—gelap, retak, dan menyakitkan—adalah kegagalan kolektif kita.***
Penulis : Bar Bernad
