MAJALENGKA, Mevin.ID – Bupati Majalengka, Eman Suherman, memberikan klarifikasi tegas terkait isu “tukar guling” antara Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara Bandung yang sempat beredar.
Eman meluruskan bahwa usulan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), kepada Presiden bukanlah mengenai tukar guling lahan, melainkan tawaran strategis untuk mengoptimalkan fungsi BIJB Kertajati sebagai pusat pertahanan dan komersial yang lebih terintegrasi.
Menjadi Pusat Pertahanan dan Industri Pesawat
Menurut Eman, Gubernur Jawa Barat telah meminta Presiden untuk mengambil alih pengelolaan atau menawarkan skema baru agar BIJB Kertajati dapat dimaksimalkan sebagai pusat pertahanan nasional.
“Tidak ada cerita tukar guling bandara. Yang jelas, KDM meminta kepada Pak Presiden untuk menawarkan agar BIJB dijadikan pusat pertahanan. Jadi nanti semua (aktivitas pertahanan) dari Bandung pindah ke sini, termasuk pabrik-pabrik pesawat,” ujar Eman (30/1).
Penguatan Peran Angkasa Pura (AP)
Selain aspek pertahanan, Eman juga menyoroti sisi komersial BIJB yang selama ini dinilai belum maksimal karena keterbatasan kewenangan operasional.
Ia menyampaikan aspirasi dari pihak Angkasa Pura (AP) yang berkeinginan untuk meningkatkan status kerja sama dengan BIJB.
- Dari Operasional ke Pemanfaatan: Selama ini kerja sama antara AP dan BIJB hanya sebatas kerja sama operasional dengan kewenangan yang terbatas.
- Kewenangan Penuh: Pihak AP mendorong agar kerja sama ditingkatkan menjadi “Kerja Sama Pemanfaatan” (KSP).
- Tanggung Jawab Biaya: Jika status KSP disetujui oleh Gubernur, pihak AP menyatakan kesanggupannya untuk menanggung seluruh biaya operasional dan persoalan di lapangan secara mandiri.
- Potensi Dividen: Dengan skema bisnis yang lebih profesional di bawah kewenangan penuh AP, diharapkan BIJB dapat memberikan dividen (keuntungan) yang nyata bagi pemerintah daerah.
Langkah Selanjutnya
Eman Suherman menyatakan telah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat untuk memfasilitasi pertemuan dengan pihak Angkasa Pura guna membahas peningkatan status kerja sama ini.
“Jika sudah naik derajatnya dari KSO menjadi kerja sama pemanfaatan, AP akan mengambil alih semua tanggung jawab. Biaya operasional tidak lagi membebani Gubernur, bahkan mereka akan memberikan dividen,” pungkasnya.***
Penulis : Salman Faqih
Editor : Bar Bernad
