TRAGEDI banjir bandang dan longsor yang berulang kali menimpa pulau Sumatera—mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat—bukanlah sekadar anomali cuaca atau takdir alam semata.
Bencana ini adalah cermin ekologis yang memantulkan kegagalan sistemik kita dalam menjaga keseimbangan alam, di mana narasi ekspansi perkebunan sawit memainkan peran sentral dan problematis.
Refleksi mendalam perlu dilakukan terhadap pertanyaan krusial: mengapa bentang alam Sumatera menjadi begitu rentan, dan benarkah perkebunan sawit tidak memiliki kemampuan menahan banjir seperti hutan alam?
Jawabannya terletak pada fungsi hidrologis yang hilang saat hutan primer diubah menjadi monokultur.
Peran Hutan vs. Fungsi Sawit
Hutan alam adalah “spons raksasa” yang berfungsi ganda. Kanopi yang berlapis memecah energi hujan, dan sistem akar yang kompleks—terdiri dari akar dalam dan akar serabut yang saling terkait—secara efektif mengikat tanah dan menciptakan porositas (biopori) yang tinggi.
Proses ini memastikan air hujan diinfiltrasi (diserap perlahan ke dalam tanah) secara maksimal, mengurangi run-off (aliran permukaan) yang memicu banjir bandang.
Sebaliknya, perkebunan kelapa sawit, meskipun merupakan tanaman yang menyerap air, tidak dapat menjalankan fungsi hidrologis ini secara optimal.
Sebagai tanaman monokultur dengan sistem akar yang cenderung dangkal dan seragam, sawit tidak mampu:
A. Mengikat lereng curam sekuat hutan yang beragam.
B. Menciptakan agregat tanah yang kaya dan porositas tinggi, terutama karena praktik pengolahan lahan dan minimnya lapisan serasah.
C. Menyerap volume air ekstrem secepat dan sebanyak hutan, yang membuat limpasan permukaan air (run-off) menjadi tinggi.
Fakta ini diperparah dengan keberadaan kanal dan drainase yang dibuat di banyak perkebunan, khususnya di lahan gambut dan dataran rendah. Kanal-kanal ini, yang awalnya dirancang untuk mengeringkan lahan, justru berfungsi sebagai jalan tol bagi air hujan, mempercepat alirannya ke sungai dan meningkatkan debit air secara drastis dalam waktu singkat, memicu banjir bandang yang merusak di wilayah hilir.
Kerentanan Ekologis dan Tata Kelola Lahan
Masalah pokok bukan hanya pada pohon sawitnya, tetapi pada konversi lahan masif yang mendahuluinya.
Laporan-laporan ilmiah berulang kali menunjukkan bahwa deforestasi, baik untuk sawit, pertambangan, maupun infrastruktur, berkorelasi signifikan dengan peningkatan frekuensi dan intensitas banjir di Sumatera.
Ketika tutupan hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) hilang, wilayah tersebut kehilangan daya tahannya. Di satu sisi, sawit memberikan kontribusi ekonomi yang tidak terhindarkan bagi negara dan jutaan petani.
Namun, di sisi lain, praktik ekspansi yang tidak memperhatikan kaidah tata ruang, perambahan kawasan lindung, dan ketidakpedulian terhadap kondisi geologis (terutama di daerah perbukitan yang rentan longsor), telah menciptakan hutang ekologis yang mahal.
Menuju Solusi yang Berkelanjutan
Refleksi ini harus mendorong kita melampaui retorika menyalahkan. Bencana Sumatera adalah panggilan untuk reorientasi pembangunan. Kita tidak bisa lagi memandang alam sebagai sumber daya yang bisa diekstraksi tanpa batas.
Solusi tidak terletak pada penghapusan sawit, melainkan pada:
A. Moratorium Deforestasi Permanen: Menghentikan alih fungsi hutan alam, terutama di kawasan hulu dan lahan gambut.
B. Restorasi DAS Kritis: Program reforestasi dan rehabilitasi lahan kritis secara masif di area tangkapan air strategis.
C. Penguatan Sawit Lestari (RSPO/ISPO): Mewajibkan praktik agronomi yang mempertahankan fungsi konservasi, seperti pembangunan terasering, menanam tanaman penutup tanah (cover crop), dan menjaga sempadan sungai sebagai zona penyangga alami.
D. Penegakan Hukum Tegas: Menindak tegas korporasi yang terbukti membuka lahan di kawasan hutan lindung atau menyebabkan degradasi lingkungan yang memicu bencana.
Tragedi banjir di Sumatera mengingatkan bahwa keseimbangan ekologi adalah prasyarat bagi kesejahteraan ekonomi.
Menganggap sawit dapat menggantikan hutan adalah ironi ekologi yang terus menerus kita bayar dengan nyawa, kerugian ekonomi, dan air mata. Kita harus memilih: kemakmuran jangka pendek yang dibayar bencana, atau keberlanjutan jangka panjang yang menjamin keselamatan generasi mendatang.***
Iwan Sutanto, SP, Ketua Asosiasi Produsen Pengedar Benih Hortikultura (APPBH)
Penulis : Iwan Sutanto
