ChatGPT Kini Bisa Buat Gambar Tokoh Publik dan Simbol Sensitif: Inovasi atau Kontroversi?

- Redaksi

Minggu, 30 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

OpenAI - Getty Image

OpenAI - Getty Image

Bandung, Mevin.ID – OpenAI kembali menarik perhatian publik dengan pembaruan terbaru pada ChatGPT, yang kini dilengkapi dengan generator gambar canggih berbasis GPT-4o. Meskipun kemampuannya dalam menciptakan ilustrasi bergaya Studio Ghibli mendapat pujian luas, perubahan kebijakan moderasi kontennya justru memicu perdebatan baru.

Dalam langkah yang cukup mengejutkan, OpenAI kini mengizinkan pembuatan gambar tokoh publik seperti Donald Trump dan Elon Musk, serta simbol yang sebelumnya dianggap sensitif, termasuk simbol kebencian dalam konteks tertentu. Kebijakan ini menandai perubahan besar dari pendekatan moderasi yang lebih ketat sebelumnya, yang kerap dikritik karena dinilai terlalu membatasi kebebasan pengguna.

Menurut pimpinan perilaku model OpenAI, Joanne Jang, perubahan ini bertujuan untuk “mengurangi sensor berlebihan” dan memberikan pengguna lebih banyak kendali. “Kami ingin mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, dengan tetap mengutamakan pencegahan bahaya di dunia nyata,” ujar Jang dalam posting blog resminya dikutip dari techcrunch.

Namun, keputusan OpenAI ini juga menimbulkan pertanyaan etis yang mendalam. Dengan semakin longgarnya kebijakan moderasi, apakah ChatGPT berisiko digunakan untuk menyebarkan misinformasi, propaganda, atau bahkan memperkuat narasi ekstremis?

Perusahaan berupaya menenangkan kekhawatiran tersebut dengan menegaskan bahwa kebijakan baru tetap memiliki batasan. Misalnya, gambar yang secara jelas mendukung agenda ekstremis tetap akan ditolak. Selain itu, OpenAI masih mempertahankan larangan terhadap peniruan gaya seniman yang masih hidup, sebagai bentuk perlindungan hak cipta.

Perubahan kebijakan ini juga mencerminkan tren yang lebih luas di industri teknologi, di mana perusahaan seperti Meta dan Google mulai melonggarkan aturan moderasi mereka. Beberapa pihak melihat ini sebagai upaya untuk menghindari tuduhan “sensor” dari kelompok politik tertentu, terutama di tengah meningkatnya pengawasan terhadap perusahaan teknologi besar.

Meski demikian, masih belum jelas bagaimana kebijakan ini akan berdampak dalam jangka panjang. Apakah langkah OpenAI ini akan menjadi tonggak baru dalam kebebasan berekspresi berbasis AI, atau justru membuka pintu bagi lebih banyak kontroversi? Hanya waktu yang akan menjawab.***

Facebook Comments Box

Sumber Berita: Tech Crunch.

Follow WhatsApp Channel mevin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sertifikasi Konten: Menimbang Ijazah Influencer Tiongkok dan Debat Kebebasan Berekspresi Indonesia
Warga RI Habiskan 21 Jam per Minggu di Media Sosial, Terbanyak di Dunia
Bahasa, Budaya, dan Realitas Virtual: Eksperimen Pendidikan Global dari UNJ
Viral Aksi Perundungan Siswa SMPN 1 Tambun Selatan, Kasus Dilaporkan ke Polisi
TikTok Guyur Kreator dengan Bagi Hasil 90 Persen, Tertinggi di Dunia Media Sosial
Komdigi Wacanakan Balik Nama HP Bekas, Mirip Transaksi Motor
Pemerintah Bekukan Izin TikTok, Ini Alasannya
TikTok Hormati Keputusan Komdigi Soal Pembekuan TDPSE

Berita Terkait

Jumat, 14 November 2025 - 12:52 WIB

Sertifikasi Konten: Menimbang Ijazah Influencer Tiongkok dan Debat Kebebasan Berekspresi Indonesia

Kamis, 13 November 2025 - 21:25 WIB

Warga RI Habiskan 21 Jam per Minggu di Media Sosial, Terbanyak di Dunia

Rabu, 12 November 2025 - 09:46 WIB

Bahasa, Budaya, dan Realitas Virtual: Eksperimen Pendidikan Global dari UNJ

Rabu, 15 Oktober 2025 - 21:22 WIB

Viral Aksi Perundungan Siswa SMPN 1 Tambun Selatan, Kasus Dilaporkan ke Polisi

Sabtu, 11 Oktober 2025 - 20:01 WIB

TikTok Guyur Kreator dengan Bagi Hasil 90 Persen, Tertinggi di Dunia Media Sosial

Berita Terbaru

Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati (tampak dalam layar) memberikan pemaparan terkait pasar karbon dalam Sidang CMA7 COP30 di Belém, Brasil. (Antara/HO/Kementerian Kehutanan)

Ekonomi

Indonesia Dorong Aturan Pasar Karbon yang Lebih Adil di COP30

Minggu, 16 Nov 2025 - 18:15 WIB