MAJALENGKA, Mevin.ID – Kabar kurang sedap datang bagi pemerintah desa di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Majalengka.
Alokasi Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat untuk tahun anggaran 2026 mengalami penurunan drastis. Rata-rata, setiap desa hanya akan mengantongi alokasi sekitar Rp300 juta.
Penurunan ini merupakan implikasi dari kebijakan fiskal pusat yang dialokasikan secara nasional. Meski anggaran berkurang, fokus penggunaan Dana Desa telah diatur ketat dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2025.
Fokus Prioritas Dana Desa 2026
Berdasarkan regulasi terbaru, Dana Desa tahun ini wajib difokuskan pada delapan poin utama:
- Penanganan kemiskinan ekstrem.
- Penguatan desa berketahanan pangan, iklim, dan tangguh bencana.
- Peningkatan promosi dan layanan dasar kesehatan skala desa.
- Program lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi desa.
- Dukungan implementasi Koperasi Merah Putih.
- Pembangunan infrastruktur melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
- Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi.
- Pengembangan potensi unggulan desa.
Bupati Eman Suherman: Jangan Melemah!
Menanggapi kebijakan tersebut, Bupati Majalengka Eman Suherman meminta para Kepala Desa (Kades) untuk tidak berkecil hati. Menurutnya, keterbatasan anggaran harus dijawab dengan kreativitas dan pengelolaan yang lebih cermat.
“Ini sudah menjadi putusan pusat secara nasional. Mau tidak mau, kita di daerah harus menerima.
Namun, penurunan anggaran bukan alasan untuk melemah, justru harus menjadi pemicu untuk bekerja lebih keras dan kreatif,” tegas Eman saat ditemui wartawan, Kamis (22/1/2026).
Andalkan Alokasi Dana Desa (ADD) APBD
Bupati Eman juga mengingatkan para Kades agar tidak perlu merasa “galau” yang berlebihan. Ia menekankan bahwa selain Dana Desa dari pusat, Pemkab Majalengka masih mengucurkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD daerah.
“Saya berpesan kepada seluruh Kepala Desa, jangan sampai galau. Dulu juga sebelum ada Dana Desa (pusat), kita hanya mengandalkan anggaran ADD, dan desa tetap bisa membangun,” jelasnya optimis.
Eman berharap dengan pengelolaan keuangan yang tepat dan skala prioritas yang tajam, pelayanan publik di tingkat desa tetap optimal.
Ia mendorong pemerintah desa untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata dan langsung bagi masyarakat.***
Penulis : Salman Faqih
Editor : Bar Bernad
