Dana Pemda Mengendap Beda Rp 18 Triliun, Menkeu Purbaya Minta Investigasi: “Itu Harus Dicari Ke Mana”

Jakarta, Mevin.ID — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan perbedaan data jumlah dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan antara catatan Bank Indonesia (BI) dan catatan masing-masing pemerintah daerah. Selisihnya tidak main-main: sekitar Rp 18 triliun.

Sorotan itu muncul dalam rapat pengendalian inflasi daerah di Jakarta.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menyampaikan bahwa BI mencatat total simpanan kas daerah mencapai Rp 233 triliun. Namun setelah dicek ke kas daerah satu per satu, angkanya berada di sekitar Rp 215 triliun.

“Jadi lebih kurang beda Rp 18 triliun,” kata Tito.

Perbedaan data tersebut langsung memantik respons Menkeu Purbaya.

“Saya jadi bertanya-tanya, Rp 18 triliun itu ke mana? Itu mesti diinvestigasi,” tegasnya.

Purbaya menilai, catatan BI memiliki sistem data yang lebih terpusat, sehingga kemungkinan kesalahan pencatatan justru berada di pemerintah daerah.

Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar selisih angka, tetapi bagaimana anggaran daerah benar-benar menggerakkan ekonomi — bukan justru “parkir” terlalu lama di bank.

“Selama di daerah digunakan itu sudah bagus untuk meningkatkan ekonomi daerah. Kuncinya itu. Jangan ditransfer ke pusat, jangan mengendap saja,” ujarnya.

Ia menekankan agar dana daerah tetap berputar di daerah, bahkan bila bank daerah dinilai belum optimal.

“Kalau banknya jelek, dibetulin. Uangnya harus muter di daerah,” tambah Purbaya.

Kas daerah mengendap adalah isu lama. Serapan APBD yang rendah sering dikaitkan dengan birokrasi yang lambat, budaya administrasi yang tidak siap eksekusi, hingga fear factor pejabat daerah dalam mengambil keputusan di tengah ketatnya pengawasan hukum.

Selisih Rp 18 triliun bukan hanya soal hitung-hitungan teknis. Itu menyangkut kepercayaan, tata kelola, dan arah ekonomi daerah.

Dan publik berhak tahu, 18 triliun itu sebenarnya ada di mana.