Jakarta, Mevin.ID — Peta kekuasaan ekonomi negara akan berubah besar-besaran. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) — lembaga baru bentukan pemerintah — bersiap memangkas jumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 1.044 entitas menjadi hanya sekitar 230–240 perusahaan dalam lima tahun ke depan.
Langkah ini bukan sekadar efisiensi korporasi. Ia adalah operasi besar untuk mengubah wajah bisnis milik negara yang selama ini dikenal “gemuk di struktur, kurus di kinerja.”
“Sekarang BUMN itu sudah lebih dari 1.044, tersebar di 12 sektor. Kami ingin membuatnya efektif dan efisien. Target kami, lima tahun ke depan, hanya 230 sampai 240 perusahaan,” ujar Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani, dalam acara di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Dari Konsolidasi ke Reinvasi
Selama masa Erick Thohir, Kementerian BUMN sudah memangkas dan mengelompokkan perusahaan agar lebih ramping. Tapi bagi Rosan, pekerjaan itu baru separuh jalan.
Danantara kini mengambil alih estafetnya — bukan sekadar memangkas, tapi menghidupkan kembali aset-aset yang lama “tertidur.”
“Yang paling penting bagi kami adalah konsolidasi dan optimalisasi aset. Kami ingin menciptakan nilai baru dari kekayaan negara yang selama ini belum produktif,” ujar Rosan.
Langkah ini menandai pergeseran paradigma. Jika dulu dividen dari BUMN langsung disetorkan ke Kementerian Keuangan, kini sebagian besar akan dikelola kembali oleh Danantara — sebagai “mesin investasi nasional.”
Uang dari Uang Negara
Pendanaan Danantara akan bersumber dari dividen yang dikumpulkan dari seluruh BUMN. Tahun ini saja, nilai dividen yang diterima mencapai Rp140 triliun, dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp150 triliun per tahun. Dalam lima tahun, target investasinya menembus Rp750 triliun.
Angka yang fantastis, tapi juga menuntut akuntabilitas luar biasa.
Dalam ekosistem bisnis global yang cepat berubah, Danantara berperan layaknya “sovereign wealth fund” baru yang menanggung harapan: mengembalikan martabat ekonomi negara melalui manajemen profesional, bukan politik.
BUMN: Dari Kebanggaan ke Beban
Selama ini, BUMN sering menjadi paradoks. Di satu sisi, ia adalah simbol kedaulatan ekonomi; di sisi lain, ia kerap jadi beban fiskal. Dari ribuan entitas, hanya segelintir yang benar-benar menyumbang besar ke kas negara.
Data menunjukkan, 97 persen dividen negara hanya berasal dari delapan perusahaan utama. Sisanya — ratusan bahkan ribuan anak-cucu usaha — lebih banyak “bernafas lewat utang” atau hanya menambah tumpukan administrasi.
Karena itu, langkah Danantara dinilai bukan sekadar efisiensi bisnis, melainkan operasi penyelamatan struktur ekonomi negara dari inefisiensi yang menahun.
Dari Birokrasi ke Korporasi
Langkah ini sejalan dengan visi Asta Cita Pemerintahan Prabowo–Gibran, terutama dalam hal memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan menumbuhkan investasi produktif.
Namun, di balik angka dan jargon efisiensi, terselip tantangan besar: bagaimana memastikan pengelolaan aset publik tidak bergeser menjadi monopoli segelintir elite investasi.
Efisiensi harus dibarengi transparansi. Ramping bukan berarti tertutup.
Danantara sedang membangun sistem investasi baru, tapi juga sedang diuji: apakah ia bisa memutus rantai panjang budaya birokrasi dan membuka era baru manajemen kekayaan negara yang berdaulat, efisien, dan akuntabel?***
