SUKABUMI, Mevin.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mendadak terhenti sejak akhir Januari 2026.
Akibatnya, sebanyak 2.998 siswa yang menjadi penerima manfaat tidak lagi menerima paket makanan bergizi selama hampir satu bulan terakhir.
Penghentian mendadak program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini memicu protes dari para orangtua siswa. Mereka mengaku tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya dan baru mengetahui program berhenti setelah distribusi tidak lagi berjalan.
“Tahun kemarin masih lancar. Tiba-tiba di bulan Februari anak saya tidak dapat MBG lagi. Tidak ada pemberitahuan, langsung berhenti. Ini sangat memberatkan karena program ini sangat membantu kami,” ujar Indah (37), salah seorang orangtua siswa, Senin (2/3/2026).
Ia menambahkan, pada pekan pertama Januari, distribusi MBG sempat berjalan, namun hanya bertahan dua hari sebelum akhirnya vakum total hingga sekarang.
Sengketa Antar Dapur?
Sejumlah orangtua mencium adanya persoalan internal di balik terhentinya operasional dapur. Yuni (45), orangtua siswa lainnya, menduga penghentian ini dipicu sengketa antara dua dapur yang menyuplai penerima manfaat di wilayah yang sama.
Sementara itu, pemilik fasilitas dapur, Tini Suhartini (44), membuka tabir permasalahan yang lebih kompleks. Ia mengungkapkan, kemacetan operasional berawal dari kendala teknis perbankan yang janggal.
“Awal Januari saya sudah tidak bisa mengakses sebagai maker di virtual account operasional dapur. Beberapa hari kemudian, ada email dari bank yang menyebut nama virtual account berubah tanpa konfirmasi kepada saya,” tutur Tini.
Maker dalam sistem MBG bertugas menginisiasi pencairan dana operasional, termasuk untuk pembelian bahan baku dan kebutuhan dapur harian. Tini juga membantah kabar yang menyebut akunnya diretas.
“Kalau benar diretas, pasti bank akan konfirmasi. Ini langsung berubah, tanpa pemberitahuan resmi,” tegasnya.
Potongan Rp1.800 Per Porsi Jadi Pemicu
Tini menceritakan, konflik internal mulai memanas sejak Desember 2025. Saat itu, ia memutuskan menghentikan setoran sebesar Rp2.000 per porsi—yang kemudian turun menjadi Rp1.800 per porsi—kepada Yayasan Gunung Gede Bersahaja selaku pengelola SPPG. Dengan total 2.998 penerima manfaat, potongan tersebut mencapai jutaan rupiah per hari.
“Awalnya saya setor penuh. Tapi beban dapur terus bertambah. Ada biaya sertifikasi koki BNSP, administrasi, dan lainnya yang harus melalui yayasan. Dari Rp16 juta naik jadi Rp19 juta,” ungkap Tini.
Ia juga mempersoalkan adanya kuitansi yang tidak mencantumkan nama institusi resmi. Tak lama berselang, kepala SPPG yang sebelumnya bertugas di dapur Buniwangi dipindahtugaskan ke dapur lain yang kini melayani distribusi ke sekolah-sekolah yang sama.
“Saya minta surat keputusan perpindahannya, tapi tidak ada penjelasan,” kata Tini.
Puluhan Pekerja Terdampak
Sejak dapur berhenti beroperasi pada pekan pertama Januari 2026, sebanyak 47 pekerja terpaksa dirumahkan. Sejumlah pemasok bahan pangan juga belum menerima pembayaran.
Dua pekan sebelum penghentian total, Tini mengaku sudah kesulitan mencairkan dana operasional.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Yayasan Gunung Gede Bersahaja maupun instansi terkait mengenai nasib program MBG di wilayah tersebut.
Para orangtua pun berharap pemerintah segera turun tangan agar anak-anak mereka kembali mendapatkan hak atas makanan bergizi.***
Penulis : Atep K
Editor : Bar Bernad
