Dasco: Anggota DPR Kerap Rogoh Kocek Pribadi saat Reses

- Redaksi

Selasa, 14 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

Jakarta, Mevin.ID — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sufmi Dasco Ahmad menyebut sejumlah anggota dewan sering menggunakan uang pribadi untuk menutup kekurangan dana saat menjalani masa reses di daerah pemilihan (Dapil).

Menurut Dasco, saat melakukan kunjungan ke daerah, para anggota DPR kerap diminta masyarakat untuk memperbaiki infrastruktur hingga membantu pengadaan perlengkapan acara. “Dalam kunjungan-kunjungan aspirasi kadang-kadang juga itu ditembak di lapangan, misalnya jalan desa atau kampung harus diperbaiki, atau perlu tenda untuk orang meninggal. Kadang-kadang anggota DPR ini nombok,” ujar Dasco saat dihubungi, Senin (13/10/2025).

Ia mencontohkan situasi yang dialami koleganya, Habiburokhman, anggota DPR dari Dapil Jakarta Timur. Dalam satu kegiatan sosialisasi, konstituen dari wilayah sekitar sering meminta kegiatan serupa diadakan di daerah mereka, sehingga anggota DPR harus menambah pengeluaran di luar alokasi dana reses.

Dasco menjelaskan, pengeluaran dana reses setiap anggota DPR berbeda-beda karena kondisi lapangan tidak selalu dapat diprediksi. Hal itu, kata dia, juga menjadi alasan mengapa detail pengeluaran sulit dilampirkan secara rinci dalam aplikasi pelaporan kegiatan reses DPR RI.

Selain itu, anggota dewan juga harus menanggung biaya operasional tim daerah pemilihan yang tidak digaji menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Mereka yang koordinir di daerah dan harus juga dikasih uang saku,” ujar Dasco.

Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap kenaikan dana reses dan desakan untuk meningkatkan transparansi penggunaan anggaran tersebut. Sebelumnya, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) juga mempertanyakan keterbukaan laporan hasil reses anggota DPR.

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel mevin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Bekasi Ingatkan, Dana Rp100 Juta per RW Bukan untuk Infrastruktur
DPR Setujui RKUHAP Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan Jadi Undang-Undang
Penanganan Rob Eretan Dikebut hingga 2028, DPR Minta Masalah Lahan Jangan Jadi Batu Sandungan
DPR Dorong Indramayu Selesaikan Lahan untuk Proyek Penanganan Rob Eretan
DPR Soroti Dampak Industri AMDK terhadap Sumber Air Masyarakat
DPR Minta Tata Kelola Industri Air Kemasan Dibenahi, Cegah Monopoli Sumber Air
DPR Soroti Temuan Aqua Gunakan Sumur Bor, Minta Pengambilan Air Dievaluasi
Penguatan Ekonomi Pemuda Melalui UMKM Jadi Fokus Kemah Bakti Jakarta Utara

Berita Terkait

Jumat, 14 November 2025 - 16:00 WIB

DPRD Bekasi Ingatkan, Dana Rp100 Juta per RW Bukan untuk Infrastruktur

Jumat, 14 November 2025 - 10:49 WIB

DPR Setujui RKUHAP Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan Jadi Undang-Undang

Selasa, 11 November 2025 - 17:15 WIB

Penanganan Rob Eretan Dikebut hingga 2028, DPR Minta Masalah Lahan Jangan Jadi Batu Sandungan

Selasa, 11 November 2025 - 17:11 WIB

DPR Dorong Indramayu Selesaikan Lahan untuk Proyek Penanganan Rob Eretan

Senin, 10 November 2025 - 20:57 WIB

DPR Soroti Dampak Industri AMDK terhadap Sumber Air Masyarakat

Berita Terbaru

Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati (tampak dalam layar) memberikan pemaparan terkait pasar karbon dalam Sidang CMA7 COP30 di Belém, Brasil. (Antara/HO/Kementerian Kehutanan)

Ekonomi

Indonesia Dorong Aturan Pasar Karbon yang Lebih Adil di COP30

Minggu, 16 Nov 2025 - 18:15 WIB