Deal Besar Prabowo-Trump: Indonesia Borong Energi AS Senilai Rp253 Triliun

JAKARTA, Mevin.ID – Hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) memasuki babak baru yang ambisius.

Pemerintah resmi menandatangani perjanjian tarif resiprokal yang mewajibkan Indonesia melakukan pembelian komoditas energi dari Negeri Paman Sam dengan nilai fantastis mencapai US$15 miliar atau setara Rp253,4 triliun (asumsi kurs Rp16.894).

Kesepakatan ini merupakan hasil dari pertemuan strategis antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump, yang poin-poinnya baru saja dirilis oleh Gedung Putih pada Jumat (20/2/2026).

Rincian Belanja Energi RI ke AS

Dalam dokumen kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen untuk mendukung dan memfasilitasi impor tiga komoditas utama energi guna memenuhi kebutuhan dalam negeri:

1. Bahan Bakar Minyak (BBM): Senilai US$7 miliar atau setara Rp118,26 triliun.
2. Minyak Mentah (Crude Oil): Senilai US$4,5 miliar atau setara Rp76,02 triliun.
3. LPG (Gas Minyak Cair): Senilai US$3,5 miliar atau setara Rp59,13 triliun.

“Indonesia akan mendukung dan memfasilitasi perjanjian komersial untuk mengimpor komoditas energi AS senilai total US$15 miliar,” tulis pernyataan resmi Gedung Putih.

Strategi Pengalihan Impor

Meski angka pembelian ini tergolong sangat besar, pemerintah menekankan bahwa langkah ini tidak akan menambah kuota impor nasional.

Sebaliknya, Indonesia akan melakukan pengalihan (diversifikasi) sumber impor energi yang sebelumnya berasal dari negara lain, kini diprioritaskan ke Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan timbal balik (reciprocal deal).

Langkah ini diambil untuk mengamankan 1.819 pos tarif yang telah disepakati kedua negara, yang diharapkan dapat membuka keran ekspor produk Indonesia ke pasar AS dengan lebih mudah.

Pertamina Langsung Tancap Gas

Menindaklanjuti kesepakatan tingkat tinggi ini, PT Pertamina (Persero) dilaporkan telah menandatangani kontrak pembelian BBM dan LPG dengan dua perusahaan energi raksasa asal Amerika.

Selain itu, Pertamina juga menjalin kolaborasi dengan Halliburton untuk optimasi sumur-sumur minyak di Indonesia guna mengejar target lifting nasional.

Hilirisasi Tetap Prioritas

Di sisi lain, meski membuka pintu lebar bagi energi AS, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kerja sama ini tidak akan mengganggu kebijakan hilirisasi.

Terkait pengelolaan mineral kritis seperti tanah jarang (rare earth), pemerintah tetap pada posisi melarang ekspor mentah demi menjaga nilai tambah di dalam negeri.

Kesepakatan ini dipandang sebagai langkah pragmatis pemerintahan Prabowo untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik dengan AS, sekaligus memastikan ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global.***