Jakarta, Mevin.ID – Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, mengklaim bahwa seorang utusan telah menemui jajaran pengurus PDIP pada 14 Desember 2024. Dalam keterangan dari video Kompas TV pada Kamis (13/3/2025), Deddy menyatakan bahwa utusan tersebut meminta Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, untuk mundur dan meminta agar mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dipecat dari partai.
“Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi,” ujar Deddy.
Selain itu, Deddy juga mengklaim bahwa utusan tersebut menyampaikan informasi mengenai sembilan kader PDIP yang disebut-sebut menjadi target aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” ungkapnya.
Tuduhan Politisasi Hukum
Deddy meyakini bahwa kasus hukum yang menyeret Hasto Kristiyanto merupakan bentuk politisasi hukum. Ia menegaskan bahwa klaimnya memiliki dasar kuat, merujuk pada pernyataan seorang anggota Komisi II DPR RI yang menyebut utusan itu sebagai sosok berwenang.
“Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikad tidak baik dan kesewenang-wenangan,” tegas Deddy.
“Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat, dan itulah kenapa kami sebagai partai, baik DPP maupun Fraksi, akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini,” lanjutnya.
Jokowi Bantah dan Tantang Deddy
Merespons klaim Deddy, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menantangnya untuk mengungkap identitas “utusan” yang dimaksud. Dalam keterangannya di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (14/3/2025), Jokowi dengan tegas membantah tudingan tersebut.
“Enggak ada (permintaan seperti itu), apa iya? Harusnya disebutkan siapa (utusannya) gitu loh biar jelas,” ujar Jokowi.
Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus hukum yang menyeret Hasto Kristiyanto. Mantan kader PDIP itu mempertanyakan logika di balik tuduhan yang dilontarkan kepadanya.
“Kepentingannya apa saya mau mengutus untuk itu, kepentingannya apa? Coba logikanya,” ujarnya dengan nada tegas.
Peringatan Jokowi
Jokowi mengungkapkan bahwa selama ini ia memilih diam terhadap berbagai tuduhan yang ditujukan kepadanya. Namun, ia memperingatkan bahwa kesabarannya ada batasnya.
“Saya itu sudah diam loh ya. Difitnah saya diam. Dicela saya diam. Dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya ya,” lanjutnya.
Projo Minta PDIP Hentikan Fitnah
Relawan Pro Jokowi (Projo) juga angkat bicara menanggapi klaim Deddy Sitorus. Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik, meminta PDIP untuk tidak membuat fitnah terhadap Jokowi.
“Tidak benar Pak Jokowi mengirim utusan untuk tidak dipecat dari PDIP. Jangan ngarang dan buat drama. Berhentilah membuat fitnah kepada Jokowi dan keluarganya,” ujar Freddy kepada wartawan pada Jumat (14/3/2025).
Freddy menyebut masyarakat sudah bosan dengan drama yang selalu dibuat PDIP. Dia menyarankan agar PDIP memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat.
“Setoplah karang-mengarang cerita. Rakyat sudah bosan dengan drama murahan seperti itu. Nggak mutu dan murahan. Bukan pendidikan politik yang baik untuk rakyat. Rakyat nggak percaya isu nggak bermutu seperti itu,” tegas Freddy.
Implikasi Politik
Klaim Deddy Sitorus dan respons Jokowi menambah dinamika politik internal PDIP, terutama di tengah kasus hukum yang melibatkan Hasto Kristiyanto.
Tuduhan politisasi hukum dan kriminalisasi menjadi isu sensitif yang berpotensi memicu ketegangan lebih lanjut di tubuh partai.
Sementara itu, publik menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai identitas “utusan” yang disebut Deddy, serta bagaimana PDIP akan menangani isu ini ke depannya.***
