Bandung, Mevin.ID – Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi soroti aksi unjuk rasa penambang ilegal di Subang, belum lama ini.
Massa pendemo menuntut agar tambang ilegal yang ditutup kembali dibuka karena dampaknya mereka kini tidak memiliki penghasilan.
Dalam Instagramnya, Dedi Mulyadi mengatakan yang unjuk rasa di Subang itu banyak orang luar dan bukan pengusaha tambang atau kerja di sektor tambang.
“Yang unjuk rasa siapa? kalau lihat plat nomornya itu banyak orang luar malah, bukan di wilayah sekitar,” ujar Dedi dalam akun Instagramnya @dedimulyadi71, Minggu (26/1/2025).
View this post on Instagram
“Yang kedua, yang berunjuk rasanya juga tokoh-tokoh, aktivis-aktivis politik, bukan pengusaha tambang atau kerja di sektor tambang. Sebagian lagi adalah Ormas yang mungkin selalu mendapat rezeki dari limpahan tambang ilegal,” tambah dia.
Belum lagi, ancaman bencana alam, bising, hingga ancaman kecelakaan akibat tonase berlebihan. Bahkan banyak truk yang sudah tidak memiliki standar sehingga lolos rem dan pernah menimbulkan korban jiwa.
Siapkan Tim Penanggulangan Tambang Ilegal
“Apa langkah Kang Dedi menghadapi itu semua? tanggal 6 (Februari) saya dilantik, sekarang pun saya sudah menyiapkan tim,” ucap Dedi.
Ia kembali mengingatkan, dampak negatif penambangan ilegal. Pertama, kerusakan lingkungan dan ekosistem.
Baca Juga : Dedi Mulyadi Gerebek Tambang Ilegal Subang! Kadis ESDM & Kasatpol PP Jabar: Jantung Aman?
Kedua, kerusakan infrastruktur jalan dan fasilitas penunjang lainnya yang semua itu dibiayai APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota, bahkan dana desa.
Ketiga, hilangnya pendapatan selama berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun. Pendapatan itu hanya dinikmati oleh pengusaha tambang illegal, para mafia, termasuk kelompok-kelompok preman pendukung. Dedi juga mencium adanya praktik manipulasi tambang.
“Bagaimana manipulasi tambang? ngakunya menambangnya 5 hektar, faktanya 30 hektar sampai 50 hektar. Nah seluruhnya itu adalah rangkaian peristiwa yang membuat negara menjadi rugi dan masyarakat dirugikan,” ucap dia.
Baca Juga : Belum Dilantik Gubernur, Dedi Mulyadi Kecewa Kinerja Satpol PP dan Dinas ESDM Jabar
Selain itu, banyak Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan tapi tidak memiliki ahli pertambangan. “Ini akan diaudit karena di lapangan tidak ada inspektur tambangnya tidak ada pengawas tambangnya,” tutur dia.
Modalnya hanya alat berat, keruk-keruk, angkat. Seluruh rangkaian ini bukan hanya melanggar izin, tetapi pidana khusus yang memiliki implikasi terhadap kerugian negara.
“Kategorinya adalah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi,” tutupnya. Berita sebelumnya, tatusan sopir truk berunjuk rasa di Gedung DPRD Subang, Jawa Barat, Jumat (24/1/2025).
Dari beberapa komentar di berbagai platform media sosial lebih banyak yang mendukung upaya Dedi Mulyadi untuk menertibkan tambang ilegal di Jawa Barat yang jelas berdampak terhadap kestabilan lingkungan hidup. (*)
Penulis : Mardisoe
Editor : Sawangi
