Jakarta, Mevin.ID – Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mengadakan pertemuan intensif dengan Direktur Utama Jasa Marga dan Direktur Jenderal Bina Marga pada Rabu malam (15/10). Pertemuan itu membahas percepatan sejumlah proyek jalan tol strategis di wilayah Jawa Barat.
“Malam-malam saya sudah ketemu nih sama Pak Dirut Jasa Marga, sama Dirjen Bina Marga. Pokoknya yang Marga-Marga,” ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima media, Kamis (16/10/2025) pagi.
Empat Proyek Prioritas
Mantan Bupati Purwakarta ini menjelaskan, ada empat proyek utama yang didorong percepatan pembangunannya:
1. Pelabuhan Patimban
2. Tol Bogor–Ciawi–Sukabumi (Tol Bocimi)
3. Tol Jakarta–Bekasi Selatan (Jabek Selatan)
4. Tol Serpong–Bogor
Dedi menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol ini menjadi kunci penggerak pertumbuhan ekonomi dan konektivitas kawasan industri serta pelabuhan strategis.
“Seluruh proyek ini akan kita integrasikan supaya saling mendukung dan memberikan dampak luas bagi masyarakat. Tapi, pembangunannya tidak boleh merusak lingkungan dan infrastruktur lokal. Besar itu tidak harus mengecilkan yang lain. Kita maju bersama demi Indonesia,” tegas Dedi.
Infrastruktur Harus Pro Rakyat
Dedi juga mengingatkan agar peningkatan kualitas jalan tol tidak dibarengi dengan kenaikan tarif yang membebani masyarakat. “Mudah-mudahan tolnya makin bagus, makin mulus, tapi tidak naik terus,” ujarnya.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pihak swasta mampu mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa mengorbankan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Meski empat proyek tol besar tersebut menjadi prioritas, masyarakat juga mempertanyakan kelanjutan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Tol Getaci) yang hingga kini tak kunjung terealisasi. Proyek ini sebelumnya telah lama diumumkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, namun progresnya masih minim di lapangan.
Dorongan Transparansi dan Akselerasi
Pengamat infrastruktur menilai, keberhasilan percepatan tol-tol strategis di Jawa Barat sangat bergantung pada keberanian pemerintah daerah mendorong sinkronisasi lintas sektor, termasuk pembebasan lahan dan kepastian pendanaan. “Tanpa langkah konkret di lapangan, proyek strategis hanya akan jadi rencana di atas kertas,” ujar salah satu pengamat.
Dedi sendiri memastikan, pemerintah provinsi siap memfasilitasi dan mengawal proyek ini hingga tuntas. “Kita tidak boleh hanya merencanakan. Kita harus memastikan rakyat menikmati manfaatnya,” tutupnya.***
