Bandung, Mevin.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara tegas menyatakan bahwa wacana pemekaran lima provinsi baru di wilayahnya tidak mungkin direalisasikan dalam waktu dekat.
Selain terganjal moratorium pemerintah pusat, Dedi menilai kebutuhan dasar masyarakat saat ini jauh lebih mendesak dibanding membentuk daerah otonomi baru.
“Lima daerah baru di Jawa Barat? Enggak mungkin! Itu wacana yang tidak realistis,” ujar Dedi saat dikonfirmasi, Minggu, 6 Juli 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Moratorium Masih Berlaku, Anggaran Lebih Dibutuhkan untuk Fasilitas Publik
Menurut Dedi, alasan utama sulitnya realisasi pemekaran adalah moratorium daerah otonomi baru yang masih diberlakukan pemerintah pusat. Artinya, tidak ada satupun daerah baru yang bisa disahkan tanpa pencabutan kebijakan tersebut.
Tapi bukan hanya soal kebijakan pusat. Dedi menekankan bahwa anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini harus difokuskan pada hal yang jauh lebih konkret.
“Yang mendesak hari ini, anggaran Pemprov Jabar dipakai untuk membangun jalan, sekolah, irigasi, puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas layanan publik lainnya. Itu yang lebih penting,” tegasnya.
Dengan gaya khasnya, Dedi menambahkan pernyataan bernada humor: “Rakyat Jawa Barat hari ini butuh jalan baru, sekolah baru, rumah sakit baru, layanan pemerintah yang baru dan terbarukan. Kalau saya butuh istri baru,” ujarnya sambil tertawa, yang kemudian viral di media sosial.
Wacana Lima Provinsi Baru di Jawa Barat
Meskipun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut wacana ini sulit diwujudkan, aspirasi pembentukan provinsi baru di Jawa Barat masih terus bergulir, terutama dari daerah-daerah yang merasa kurang terlayani secara optimal oleh pusat pemerintahan provinsi. Berikut adalah lima usulan provinsi baru yang pernah diajukan ke Komisi I DPRD Jawa Barat:
- Provinsi Sunda Galuh (Talaga Cianjaran)
Meliputi:- Kabupaten Tasikmalaya
- Kota Tasikmalaya
- Kabupaten Garut
- Kabupaten Ciamis
- Kota Banjar
- Kabupaten Pangandaran
Provinsi ini mencerminkan identitas budaya Galuh dan aspirasi daerah Priangan Timur untuk lebih mandiri.
- Provinsi Sunda Priangan (Bandung Suci)
Meliputi:- Kota Bandung
- Kabupaten Bandung
- Kabupaten Bandung Barat
- Kabupaten Sumedang
- Kota Cimahi
Sebagai pusat urban dan ekonomi, wilayah ini dinilai memiliki kapasitas administratif dan infrastruktur untuk berdiri sendiri.
- Provinsi Sunda Pakuan (Gorde Suci)
Meliputi:- Kabupaten Bogor
- Kota Bogor
- Kota Depok
- Kabupaten Sukabumi
- Kota Sukabumi
- Kabupaten Cianjur
Wilayah ini dikenal sebagai kawasan megapolitan penyangga Ibu Kota, dengan tekanan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
- Provinsi Sunda Taruma / Bagasasi (Pusaka Besi)
Meliputi:- Kabupaten Purwakarta
- Kabupaten Subang
- Kabupaten Karawang
- Kabupaten Bekasi
- Kota Bekasi
Menggabungkan kawasan industri dan pertanian, wilayah ini disebut-sebut punya potensi ekonomi yang besar untuk dikelola sendiri.
- Provinsi Sunda Caruban (Kunci Iman)
Meliputi:- Kabupaten Kuningan
- Kabupaten Cirebon
- Kota Cirebon
- Kabupaten Indramayu
- Kabupaten Majalengka
Provinsi ini mencerminkan wilayah Pantura bagian timur yang memiliki akar sejarah Kerajaan Cirebon dan potensi budaya serta ekonomi tersendiri.
Tujuan utama wacana ini, menurut para pengusul, adalah mempercepat pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah yang selama ini merasa kurang mendapat perhatian dari pusat pemerintahan provinsi.
Antara Wacana Politik dan Kenyataan Anggaran
Di atas kertas, pemekaran provinsi bisa menjadi solusi atas beban wilayah yang terlalu luas dan penduduk yang sangat padat. Namun di lapangan, realisasinya terganjal faktor politik, kebijakan nasional, serta ketersediaan anggaran dan infrastruktur dasar.
Gubernur Dedi sendiri menilai bahwa memekarkan wilayah tanpa kesiapan fiskal dan administratif hanya akan menambah beban, bukan menyelesaikan masalah. Ia lebih memilih mengalokasikan energi dan dana untuk menjawab kebutuhan riil warga Jawa Barat.***
