BANDUNG, Mevin.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan pernyataan reflektif yang cukup pedas terhadap kinerjanya sendiri. Ia menyebut maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan indikator nyata bahwa ekonomi masyarakat di tingkat bawah masih belum pulih.
Pernyataan “blak-blakan” Gubernur ini rupanya selaras dengan temuan terbaru dari Indikator Politik Indonesia.
Lembaga survei tersebut memberikan catatan kritis pada kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat secara kelembagaan, khususnya di sektor ekonomi yang menjadi akar masalah sosial.
Realita Ekonomi: Antara Kepuasan dan Ketimpangan
Meskipun rata-rata kepuasan publik terhadap Pemprov Jabar di sektor ekonomi berada di angka 71 persen, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan beberapa variabel krusial masih memerlukan perhatian khusus dan menjadi “lampu kuning” bagi pemerintah, di antaranya:
- Pengentasan Kemiskinan: Hanya berada di angka 51 persen.
- Akses Peningkatan Modal: Masih rendah, yakni di bawah 50 persen.
- Kualitas Tenaga Kerja: Mencapai 58 persen.
- Pengelolaan Sampah: Berada di angka 64 persen.
Rendahnya angka kepuasan pada poin pengentasan kemiskinan dan akses modal ini memperkuat pernyataan Dedi Mulyadi bahwa rakyat kecil masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hingga terpaksa mengambil jalan pintas kriminal.
“Kalau Masih Ada Maling Motor, Gubernur Gagal”
Dedi menilai para pelaku curanmor saat ini mengambil risiko yang sangat besar demi keuntungan yang minim. Ancaman nyawa menjadi taruhan hanya untuk uang yang tidak seberapa.
“Maling motor hari ini berisiko tinggi. Dijual paling harganya sejuta, tapi paeh (meninggal) digebuki massa. Kalau masih ada rakyat yang mencuri untuk kebutuhan konsumsi, artinya ekonomi belum baik. Bagi saya, kalau masih ada kejahatan kelas teri, gubernurnya masih gagal,” tegas Dedi di Mapolda Jabar, Rabu (18/2/2026).
Waspada Potensi Kerawanan
Menanggapi kondisi ini, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengingatkan adanya potensi kerawanan terkait isu ekonomi di Jawa Barat.
Hal ini dipicu oleh adanya kebijakan penyesuaian pemotongan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.
“Pemprov Jabar harus waspada dan mulai menyesuaikan strategi di sektor ekonomi agar tren positif ini tidak menurun,” tambah Burhanuddin.
Kolaborasi ‘Jaga Lembur’
Sejalan dengan keprihatinan Gubernur, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menekankan bahwa kehilangan kendaraan bukan sekadar kehilangan alat transportasi, melainkan terputusnya mata rantai ekonomi keluarga.
Sebagai langkah preventif di tengah tantangan ekonomi ini, Polda Jabar mengusung filosofi kearifan lokal ‘Jaga Lembur’ untuk memperkuat keamanan kolektif antara aparat dan masyarakat.
Rangkuman Catatan Kritis Pemprov Jabar (Survei Indikator):
|
Variabel Ekonomi |
Tingkat Kepuasan |
|---|---|
|
Rata-rata Sektor Ekonomi |
71% |
|
Kualitas Tenaga Kerja |
58% |
|
Pengentasan Kemiskinan |
51% |
|
Akses Peningkatan Modal |
< 50% |
Editor : Bar Bernad
